Nasional

Disebut Terima Duit Korupsi e-KTP, Agun Malah Jadi Ketua Pansus Angket KPK

Disebut Terima Duit Korupsi e-KTP, Agun Malah Jadi Ketua Pansus Angket KPK

Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi tetap bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat, meski tidak semua fraksi mengirimkan wakilnya. Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih menjadi Ketua Pansus melalui rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Hak angket ini berawal dari pihak DPR yang mempertanyakan penanganan kasus proyek dugaan korupsi proyek e-KTP. Anggota dewan mempertanyakan penanganan perkara yang dilakukan KPK. Terutama terkait kesaksian Miryam S. Haryani yang disebut KPK menjadi pihak yang membagikan uang kepada sejumlah anggota dewan.

Miryam diperiksa KPK (Foto: Wahyu Putro/Antara)

Nama Agun tercantum ke dalam surat dakwaan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang disusun jaksa KPK. Ia disebut turut menerima uang yang berasal dari proyek yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

Meski namanya termasuk dalam surat dakwaan, namun Agun menyatakan tidak akan ada konflik kepentingan Pansus dalam melakukan tugasnya. “Menurut saya enggak. Saya merasa enggak ada konflik apa-apa. Apapun yang dalam konteks penegakan hukum KTP Elektronik, saya jalani, hargai, patuhi,” ujar Agun di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/6).

Ia pun menyebut proses yang dilakukan di DPR berbeda dengan penanganan perkara oleh KPK. Menurut Agun, Pansus Hak Angket merupakan proses politik, sedangkan penanganan perkara masuk ranah hukum.

Atas dasar tersebut, Agun menilai penunjukkannya sebagai Ketua Pansus tidak perlu dipermasalahkan. “Harus dibedakan antara proses hukum dan proses politik. Saya menghargai, menghormati bahkan menjalani, mematuhi proses penegakan hukum. Namun, ini mekanisme politik yang tentunya adalah haknya dewan. Mari kita sama-sama jalankan mekanisme ini sesuai dengan koridor hukum. Hukumnya konstitusi jadi enggak ada masalah,” kata dia.

Pada surat dakwaan, Agun disebut merupakan anggota Komisi II serta anggota Badan Anggaran DPR saat proyek e-KTP bergulir. Total ia disebut menerima uang sebesar 1.047.000 dolar AS.

Bagi-bagi uang dilakukan di ruang kerja Mustoko Weni selaku anggota Komisi II DPR pada sekira bulan September-Oktober 2010. Selain Agun, nama yang disebut turut menerima dalam bagi-bagi uang itu adalah Anas Urbaningrum, Arief Wibowo, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi, hingga Teguh Juwarno.

Uang tersebut berasal dari pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pemberian uang itu dilakukan agar anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan e-KTP.

Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar, Agus Martowardojo (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Agun sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan baik pada saat penyidikan maupun persidangan. Pada saat bersaksi di persidangan, Agun mengakui bahwa dia mengenal Andi Narogong. Menurut Agun, ia mengenal Andi dari Setya Novanto.

Namun, Agun membantah bahwa ia menerima uang sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan KPK.

 

Baca juga : Eksponen 98 Dukung KPK Jangan Takut, Amien Rais Bukan Bapak Reformasi

 

 

Sumber berita Disebut Terima Duit Korupsi e-KTP, Agun Malah Jadi Ketua Pansus Angket KPK : kumparan

Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

3 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

3 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

3 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

3 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

3 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

3 tahun ago