Fadli Zon Kritik Jokowi yang Dianggap Kumpulkan Buzzer Politik di Istana
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang beberapa kali mengumpulkan pegiat media sosial di Istana.
Fadli menuding sebagian pegiat media sosial yang diundang ke Istana merupakan buzzer politik
“Saya ingin mengkritik Presiden yang berkali-kali mengumpulkan buzzer-buzzer politik di Istana,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (30/8/2017).
“Di tengah wabah hoax, hate speech, dan eksploitasi isu SARA di kalangan pengguna media sosial kita, mengumpulkan para buzzer pendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seorang kepala negara,” ujar dia.
Fadli meminta kegiatan mengumpulkan buzzer politik ini tak dilanjutkan karena hanya akan merusak wibawa negara.
Dia menilai, langkah ini kontraproduktif dengan usaha Polri yang sedang membongkar mafia penyebar hoaks dan kebencian di media sosial.
Tindakan Presiden yang sering mengundang para pegiat media sosial ke Istana, kata dia, hanya memperkuat kesan di masyarakat bahwa pemerintah sebenarnya menerapkan standar ganda dalam urusan hoaks dan ujaran kebencian ini.
“Sebab, jika menyangkut para ‘buzzer Istana’, tidak pernah ada tindakan hukum terhadap mereka, meskipun misalnya cuitan atau posting mereka di media sosial kerap kali meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat,” ucap Fadli.
Fadli mencontohkan, salah satu buzzer yang diundang ke Istana pernah menyebarkan hoaks terkait Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Namun, yang bersangkutan tak pernah diproses dan justru dirangkul oleh pemerintah.
“Ini adalah tantangan bagi Polri. Mereka harus menyadari posisinya jika Polri adalah alat negara, dan bukan alat kekuasaan. Untuk itu mereka tidak boleh menerapkan standar ganda dalam pengusutan kasus hoax, hate speech, dan SARA di media sosial,” kata Fadli.
Fadli mengapresiasi kerja kepolisian dalam pengungkapan kasus bisnis hoaks dan isu-isu SARA, seperti kelompok Saracen.
Jika benar Saracen adalah industri jasa yang membisniskan penyebaran hoaks, isu-isu SARA dan ujaran kebencian, maka polisi harus bisa membongkarnya secara tuntas dan transparan.
Bukan hanya ketika pengguna jasanya adalah pihak-pihak yang kebetulan berseberangan dengan pemerintah, tetapi juga jika dalam proses penyidikan ternyata temuannya justru mengarah kepada pihak-pihak pendukung rezim yang sedang berkuasa.
“Di sisi lain, dari berbagai perkembangan berita yang ada kelihatannya kasus ini tak sebesar eksposenya. Saya cenderung menilai kasus Saracen ini sekadar dagelan baru,” ujar Fadli.
Istana Bantah Tudingan Fadli Zon
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak pernah mengumpulkan buzzer politik di Istana Kepresidenan.
Hal ini disampaikan Johan membantah pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon.
Johan mengatakan, Presiden Joko Widodo memang beberapa kali kerap mengundang pegiat media sosial ke Istana.
Pertemuan terakhir antara Jokowi dan pegiat medsos terjadi pada Kamis (24/8/2017).
Namun, Johan menegaskan bahwa mereka yang diundang bukan buzzer politik sebagaimana yang disebut Fadli Zon.
“Bukan (buzzer). Itu kan banyak itu ada 80-an. Ya itu netizen saja,” kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Johan mengatakan, saat bertemu dengan para pegiat media sosial tersebut, Jokowi justru memberikan pesan-pesan yang positif.
“Di situ Presiden menyampaikan himbauan untuk tidak saling maki memaki di media sosial kepada siapapun. Yang santun menggunakan media sosial,” ucap Johan.
Sementara, Ulin Yusron yang turut diundang Jokowi dalam pertemuan itu, enggan mengomentari tudingan Fadli Zon.
Pemilik akun twitter @Ulinyusron dengan pengikut 102.000 netizen ini menilai, pernyataan Fadli tidak perlu ditanggapi lebih jauh.
“Saya tidak ada komentar, tidak perlu ditanggapi,” kata Ulin saat dihubungi.
Baca juga : Terkait Saracen, Fadli Zon: Gerindra Paling Banyak Jadi Korban Hoax
Sumber berita Fadli Zon Kritik Jokowi yang Dianggap Kumpulkan Buzzer Politik di Istana : kompas