Nasional

ICW: Pansus Angket Bentukan DPR Bertujuan Gembosi dan Bunuh KPK

ICW: Pansus Angket Bentukan DPR Bertujuan Gembosi dan Bunuh KPK

Sebanyak 15 anggota dewan yang menjadi panitia hak angket KPK merupakan orang yang pernah menyetujui revisi UU KPK. Karena itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai hak angket bertujuan mengembosi kewenangan KPK bahkan ‘membunuh’ KPK.

“Jadi sudah jelas, panitia angket adalah panitia yang ingin mendelegitimasi KPK, mengembosi KPK, bahkan membunuh KPK,” kata Kurnia di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2017).

Kurnia menambahkan hingga kini belum jelas ke mana arah usulan hak angket KPK tersebut. Kurnia menuding usulan hak angket kemungkinan akan mengarah ke rekomendasi untuk revisi UU KPK.

“Mungkin ini bisa jadi berujung ke rekomendasi agar UU KPK kembali direvisi. Tiap tahun DPR ingin sekali mengembosi kewenangan KPK mulai dari SP3, pembatasan kewenangan perekrutan penyidik, sampai pembatasan usia KPK 12 tahun,” ucap Kurnia.

Berikut 15 nama anggota dewan yang dilansir ICW pernah menyetujui revisi UU KPK.

1. Masinton Pasaribu, Fraksi PDIp yang bertugas di Komisi III.

2. Arteria Dahlan, Fraksi PDIP yang bertugas di Komisi II.

3. Junimart Girsang, Fraksi PDIP yang bertugas di Komisi III.

4 Desmond Mahesa, Fraksi Gerindra yang bertugas di Komisi IIi

5. Risa Mariska, fraksi PDIP yang bertugas di Komisi III.

6. Bambang Soesatyo, Fraksi Golkar yang bertugas di Komisi III.

7. Agun Gunandjar, fraksi Golkar yang bertugas di Komisi II.

8. Adies Kadir, Fraksi Golkar yang bertugas di komisi III.

9. Mukhammad Misbakhun, Fraksi Golkar yang bertugas di Komisi XI.

10. Taufiqulhadi, Fraksi Nasdem yang bertugas di Komisi X.

11. Ahmad HI M. Ali, Fraksi Nasdem yang bertugas di Komisi V.

12. Dossy Iskandar, Fraksi Hanura yang bertugas di Komisi III.

13. Mulfachri Harahap, Fraksi PAN yang bertugas di Komisi III.

14. John Kenedy Aziz, Fraksi Golkar yang bertugas di Komisi IX.

15. Supratman Andi Atgas, Fraksi Gerinda yang bertugas di Komisi III..

Sedangkan, Ketua pansus angket KPK Agung Gunandjar berjanji pansus angket KPK bekerja transparan menyelidiki kinerja KPK termasuk soal urusan rekaman Miryam S Haryani atas penyebutan sejumlah nama anggota dewan yang diduga menekan.

“Disebut nama saya apakah ada konflik kepentingan ya diawasi saja. Saya dilihat dalam praktik kan transparan membawa nggak kepentingan itu, kan bisa dikontrol. Harusnya seperti orkestra bagaimana menyajikan ke publik yang merdu masing-masing pihak memainkan fungsinya dan ruangnya kalau saya pegang gitar kalau belum saatnya ya jangan dibunyikan,” kata Agun usai mengikuti buka puasa bersama di kediaman Agung Laksono, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Sabtu (10/6/2017).

 

Baca juga : Sejumlah Seniman: Pansus angket KPK adalah proses penghancuran bangsa

 

 

Sumber berita ICW: Pansus Angket Bentukan DPR Bertujuan Gembosi dan Bunuh KPK : detik

Mister News

Share
Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

3 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

3 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

3 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

3 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

3 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

3 tahun ago