Politik

Ini Alasan Fahri Hamzah Tetap Bertahan saat Fraksi PKS Walk Out

Ini Alasan Fahri Hamzah Tetap Bertahan saat Fraksi PKS Walk Out

Wakil Ketua DPR koordinator bidang Kesra, Fahri Hamzah punya cerita menarik ketika rekan-rekannya dari empat fraksi melakukan aksi walk out dalam rapat paripurna pengambilan keputusan Undang-Undang pemilu, Jumat (21/7/2017) dini hari di ruang rapat Nusantara II Kompleks Parlemen, Jakarta.

Usai empat fraksi yakni PAN, Gerindra, Demokrat dan PKSmenyampaikan pandangan tentang alasan mereka tidak setuju dengan ambang batas presiden 20-25 persen, secara serentak para pimpinanDPR meninggalkan ruang paripurna, termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat) dan Taufik Kurniawan (PAN). Namun tidak dengan Fahri Hamzah. Pimpinan DPR dari Fraksi PKS itu tetap duduk manis mendampingi Ketua DPR Setya Novanto.

Wakil Ketua DPR koordinator bidang Kesra, Fahri Hamzah

Fahri memang tidak ikut langkah PKS yang walk out saat pengesahan RUU Pemilu menjadi UU. Ia justru memutuskan terus mendampingi Ketua DPR Setya Novanto mengesahkan RUU tersebut, disaat tiga pimpinan DPR lainnya meninggalkan meja pimpinan sidang Paripurna.

“Biar ajalah. Biar sidangnya ada dua orang gitu yang mimpin,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan parlemen di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jumat (21/7/2017).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Gerindra)

Ketika ditanya apakah pilihannya untuk tetap berada di ruang sidang paripurna atas permintaan pihak-pihak lain seperti Setya Novanto, dirinya tidak menjelaskan secara detil. Meski demikian dirinya mendukung opsi paket B sebagaimana PKS, Gerindra, Demokrat, dan PAN.

“Pertama, saya ini kan sekarang tidak ada yang ngajak konsultasi lagi sekarang,” ujar Fahri yang sudah sejak lama dicuekin partainya itu.

Agus Hermanto (Demokrat)

Fahri mengaku, dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR RI yang bertugas melancarkan sidang paripurna. Hal itu agar sidang dapat berjalan lancar, minimal harus ada dua orang pimpinan sidang.

“Karena independen, ya, saya merasa bahwa sebagai pimpinan DPR, saya temani ketua supaya keputusannya lebih lancar,” kata dia.

Fahri pun yakin bakal ada banyak kelompok masyarakat yang mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu yang baru disahkan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Taufik Kurniawan (PAN)

Ditambahkan, konsep presidential threshold bertentangan dengan prinsip pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Lanjut dia, kondisi itu berpotensi menciptakan semacam ketidakpastian politik. Ia juga meyakini bahwa judicial review atas Undang-Undang Pemilu ini akan dimenangkan oleh MK.

Sebagaimana diketahui, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan UU Pemilu dengan menetapkan opsi paket A, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Empat dari sepuluh fraksi yang ada di DPR memilih walk out dari voting pengambilan keputusan.

(Baca juga : PRESIDEN PKS MENGATAKAN JANGAN SEBUT FAHRI POLITIKUS PKS, SUDAH MANTAN)

 

Sumber Berita Ini Alasan Fahri Hamzah Tetap Bertahan saat Fraksi PKS Walk Out : Netralnews.com

Mister News

Share
Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

3 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

3 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

3 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

3 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

3 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

3 tahun ago