Politik

Lobi Gagal Lagi, DPR-Pemerintah Tunda Lagi Pengesahan RUU Pemilu

Lobi Gagal Lagi, DPR-Pemerintah Tunda Lagi Pengesahan RUU Pemilu

Rapat antara Pansus RUU Pemilu dengan pemerintah yang diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly kembali menemui jalan buntu. Dari 5 isu tersisa, tidak ada satupun yang diputuskan dalam rapat malam ini.

“Pengambilan keputusan tingkat satu mini fraksi tidak hari ini, kita tunda Kamis (13/7) pukul 13.00 WIB. Kemudian hari Rabu (12/7) pukul 10.00 pagi pansus rapat internal tanpa pemerintah dalam rangka menyepakati sikap pansus terhadap 5 isu krusial,” ujar Ketua Pansus, Lukman Edy usai rapat tertutup di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (10/7) malam.

Ketua Pansus, Lukman Edy dan Fadli Zon

Lukman yakin tanggal 20 Juli nanti Rancangan Undang-Undang Pemilu ini dapat diselesaikan dan disahkan dalam paripurna DPR RI. “Kami sepakati paripurna pengambilan keputusan tingkat dua (paripurna) pada 20 Juli. Atas kesepakatan ini pansus akan memberitahu pimpinan DPR bahwa tidak ada penundaan,” ucap Lukman.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah dan DPR sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam merancang undang-undang pemilu ini.

“Tidak ditunda karena pemerintah dan anggota DPR semua sepakat dari 562 minus 5 (isu) sudah disepakati dengan musyawarah, tinggal 5 poin sudah mengerucut,” ucap Tjahjo.

Rapat Pansus Hak Angket KPK. (Foto: Akbar Ramadhan/kumparan)

Tjahjo sangat menginginkan adanya kesepakatan musyawarah dalam pengambilan keputusan dalam RUU Pemilu ini. “Kami sudah mendengarkan pendapat dari fraksi, dan pemerintah juga menyampaikan pendapat. Kita sangat berterima kasih kalau opsi musyawarah,” ujar Tjahjo.

RUU Pemilu yang mesti disahkan di tingkat Pansus sebelum paripurna ini, terus ditunda pengesahannya. Alasannya selalu sama, tidak mencapai mufakat antara fraksi juga pemerintah, alias gagal lobi. Sehingga pola musyawarah di Pansus RUU Pemilu selalu sama: rapat-lobi-mundur.

Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Meski Pansus dan pemerintah tak menggunakan istilah mundur, tapi faktanya tetap saja pengesahan molor dan berpotensi mengganggu kesiapan KPU menyiapkan Pemilu 2019.

4 dari 5 Isu yang semula akan disahkan malam ini adalah parliamentary treshold yang cenderung di angka 4 persen. Kemudian sistem pemilu, yang dominan tetap terbuka. Lalu metode konversi suara antara Saint Lague Murni atau Kuota Harre, dan isu alokasi kursi di dapil (distrik magnitude) yang juga masih terbelah 3-8 atau 3-10 kursi per dapil.

Satu isu lagi paling pelik yaitu presidential treshold. Isu ini menuai perdebatan tak berujung meski setingkat Menkopolhukam sudah turun untuk melobi pimpinan partai, agar mau dengan opsi pemerintah 20-25 persen. Tapi tak semua setuju.

Menkumham Yasonna Laoly

Penundaan malam ini entah yang ke berapa kali.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 20.30 WIB, sedianya digelar terbuka disaksikan media. Tapi entah apa yang disembunyikan sehingga rapat digelar tertutup. Selain Pansus, dalam rapat itu ada Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly.

Peserta rapat yang keluar dari ruangan pukul 23.00 WIB ternyata membawa keputusan bahwa pengesahan ditunda hingga Kamis (13/7) nanti, dan dijanjikan akan disahkan di paripurna atau tahap akhir pada 20 Juni.

Akankah molor lagi? Lihat saja nanti.

 

Sumber Berita Lobi Gagal Lagi, DPR-Pemerintah Tunda Lagi Pengesahan RUU Pemilu : Kumparan.com

Mister News

Share
Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

3 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

3 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

3 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

3 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

3 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

3 tahun ago