Politik

PKB Sebaiknya keluar Koalisi Kalau Serius Ancam Jokowi di 2019

PKB Sebaiknya keluar Koalisi Kalau Serius Ancam Jokowi di 2019

PKB menebar ancaman tak akan mencalonkan lagi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019, jika tak mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur kebijakan sekolah 5 hari.

Sikap PKB itu dianggap sebagai upaya mempolitisasi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, peraturan Mendikbud diterbitkan justru untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah, bukan kepentingan politik.

“Saya pikir kalau PKB konsisten dan serius dengan ancaman tidak mencapreskan Pak Jokowi di 2019, sebaiknya PKB keluar dari koalisi pemerintah. Jika itu tidak dilakukan, maka ancaman PKB itu hanyalah dagelan politik,” ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta, M. Huda Prayoga, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8).

Duta Besar Rusia temui Cak Imin

Menurutnya, ada indikasi ancaman itu politisasi kebijakan yang dilakukan oleh PKB di basis Nahdlatul Ulama (NU), karena PBNU juga bereaksi keras menolak Permendikbud yang pada awalnya salah dipahami sebagai ‘full day school’.

“Ada indikasi mengambil hati dan meraih simpati warga NU agar semakin membangun popularitas PKB di kalangan NU, khususnya Pak Muhaimin Iskandar yang beberapa waktu lalu didorong PKB untuk menjadi cawapres di 2019,” ujarnya.

Huda menilai, ancaman PKB bukan saja bisa menganggu kinerja Mendikbud, tapi juga menurunkan wibawa Presiden Jokowi. “Ya kalau orang nomor satu dengan kinerja yang cukup memuaskan rakyat terus diancam kayak gitu, ya turun dong wibawanya,” tuturnya.

“Apalagi ancaman tersebut berdasar dari kebijakan pembantu Presiden yang berikhtiar keras untuk mensukseskan nawa cita Presiden. Saya pikir ancaman ini layak menjadi kajian dan pertimbangan Presiden dan partai-partai yang akan kembali mengusung Pak Jokowi di 2019,” imbuhnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy di DPR (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

PKB Suarakan Warga Nahdliyin

Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq, yang melontarkan pernyataan partainya bisa tak mencapreskan Jokowi di 2019, menjelaskan bahwa sikap PKB menolak sekolah 5 hari itu berasal dari suara warga NU di bawah.

“Jadi begini soal pendapat saya itu, full day school itu dianggap oleh kalangan nahdliyin akan mematikan madrasah. Tujuan full day school yang dikatakan untuk menguatkan pendidikan karater, setelah kami kaji secara mendalam, justru sebaliknya,” ujar Maman kepada kumparan, Rabu (9/8).

Maman –yang masih menggunakan istilah full day school– menilai kebijakan itu justru menghilangkan pendidikan berkarakter, visi strategi pendidikan melenceng, dan madrasah diniyah banyak yang mati.

“Kalau melihat dari sisi lain anak-anak kita, lama di sekolah jenuh dan juga sarana prasarana yang aman nyaman belum sepenuhnya ada. Kami menangkap itu dari berbagai kalangan kalangan yang ada di NU,” tuturnya.

“Kalau kebijakan full day school tidak dicabut dan tidak dievaluasi, orang NU bakal menganggap bahwa Pak Jokowi tidak berpihak kepada umat Islam, kepada kelompok nahdliyin. Ini kritik konstruktif ya.”- Maman Imanulhaq

Meski begitu, Maman menyebut tidak akan menarik dukungan bagi Jokowi hingga 2019. “Konteks menarik dukungan tidak ada,” ujarnya. PKB adalah salah satu parpol koalisi pemerintah.

Maman justru mengkritik sikap Menag dan Mendikbud yang tidak sejalan. Menteri Agama Lukman Hakim justru mengkritik kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy. “Mengapa tidak ada suara yang sama antara Menag dan Mendikbud, ini kritik besar kenapa tidak ada koordinasi antar kementerian,” kata Maman.

“Bahwa kami ingin Muhadjir Mendikbud menjelaskan secara komprehensif holistik. Dan juga Menag itu jangan cari aman terus, dengan menghindar menghindar. Tolong bisa bersuara jelaskan,” tutupnya.

(Baca juga : CAWAPRES DI 2019 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAGOKAN CAK IMIN)

 

Sumber Berita PKB Sebaiknya keluar Koalisi Kalau Serius Ancam Jokowi di 2019 : Kumparan.com

Mister News

Share
Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

3 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

3 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

3 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

3 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

3 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

3 tahun ago