Nasional

PNS Anggota HTI Didata, Fahri Hamzah: Pemerintah Lakukan Persekusi

PNS Anggota HTI Didata, Fahri Hamzah: Pemerintah Lakukan Persekusi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyayangkan langkah pemerintah yang meminta aparatur sipil negara (ASN) kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mundur bila tetap memilih menjadi bagian dari organisasi yang bercita-cita mendirikan khilafah tersebut.

Menurut Fahri, yang dilakukan pemerintah saat ini seperti tindakan persekusi. Ia menambahkan akan ada masalah baru jika nantinya justru HTI yang dimenangkan oleh pengadilan.

“Sekarang orang sudah didata. Disuruh milih antara HTI atau Pancasila. Bagaimana kalau nanti dia menang di pengadilan sementara dia udah babak belur?” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Jika yang terjadi seperti itu, menurut Fahri, HTI sangat dirugikan karena beberapa asetnya sudah disita dan tidak boleh beraktivitas.

Oleh karena itu, dia menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lebih baik daripada Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Jika pembubaran menggunakan Undang-Undang Ormas maka mereka bisa membuktikan diri di pengadilan sehingga aset mereka tak langsung disita.

“Yang begini enggak boleh dalam negara. Pemutus dalam negara itu pengadilan. Mana kala pemutus ini diambil alih oleh eksektif lalu kemudian ditolak pengadilan, ini kekacauan bisa muncul,” lanjut Fahri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam struktur Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), harus segera mengundurkan diri. Hal itu dikatakannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017) pagi.

“Kalau dia sebagai pengurus, ya silakan mundur (dari PNS). Karena dia berarti sudah kader kan,” ujar Tjahjo.

“Bagaimana kalau dia sendiri sudah anti-Pancasila? Padahal kan tugasnya adalah menjabarkan sila-sila Pacasila, membuat Perda dan kebijakan lain,” lanjut dia.

Namun, Tjahjo mengingatkan, harus diteliti lebih jauh mengenai tingkat keanggotaan seorang PNS dalam keorganisasian HTI. PNS yang tingkat keanggotaannya pada level rendah, kata dia, jangan sampai menjadi korban melalui pemberhentian.

“Jangan baru ikut dakwah sehari, baru jadi simpatisan, diminta mundur. Intinya kan disadarkan, dipanggil. Kan ada Forkopimda-nya,” ujar Tjahjo.

 

Baca juga : Fahri Hamzah Tuding Kelompok Tertentu Pengaruhi Jokowi Terkait Perppu 2/17

 

 

Sumber berita PNS Anggota HTI Didata, Fahri Hamzah: Pemerintah Lakukan Persekusi : kompas

Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

3 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

3 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

3 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

3 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

3 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

3 tahun ago