Nasional

Presiden Menyatakan Dengan Tegas, Kasus E-KTP Sepenuhnya Diserahkan ke Mekanisme Hukum yang Berlaku

Presiden Menyatakan Dengan Tegas, Kasus E-KTP Sepenuhnya Diserahkan ke Mekanisme Hukum yang Berlaku

Presiden Joko Widodo mengisyaratkan keengganannya untuk mendukung hak angket kasus dugaan korupsi e-KTP di DPR RI seperti yang diminta Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengatakan bahwa hak angket merupakan wewenang DPR, bukan Presiden.

“Hak angket itu adalah kewenangan dan domain di DPR, bukan domain di pemerintah atau Presiden,” ujar Johan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

(Baca: Soal Hak Angket E-KTP, Sekjen PKB Usul Fahri Hamzah Minta Pendapat Fraksi)

Terkait perkara dugaan korupsi yang terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, lanjut Johan, Presiden Jokowi sudah menegaskan akan menyerahkannya kepada proses hukum.

“Presiden sendiri menyatakan dengan tegas, kasus e-KTP sepenuhnya diserahkan ke mekanisme hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah KPK dan Presiden yakin KPK bertindak profesional,” ujar Johan.

“Tidak hanya e-KTP. Semua kasus yang berkaitan dengan kasus hukum ya diserahkan ke domain hukum,” lanjut dia.

Diberitakan, Fahri Hamzah mengaku mendapatkan sejumlah dukungan dari anggota DPR terhadap usulannya menggulirkan hak angket bagi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP 2011-2012 silam.

Atas dasar itu, Fahri juga berniat meminta dukungan kepada Presiden Jokowi untuk menginvestigasi kasus tersebut.

(Baca: Fahri Hamzah Minta Jokowi Dukung Hak Angket Kasus E-KTP)

“Kemarin saya juga sudah bicara dengan Presiden, nanti juga ketemu Presiden saya mau bicara lagi,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

“Saya akan minta Pak Jokowi, istilahnya pemerintah juga mendorong penggunaan hak angket supaya ada banyak kejelasan yang bisa kita temukan,” lanjut dia.

 

Sumber berita Presiden Menyatakan Dengan Tegas, Kasus E-KTP Sepenuhnya Diserahkan ke Mekanisme Hukum yang Berlaku : kompas.com

Mister News

Share
Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

3 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

3 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

3 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

3 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

3 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

3 tahun ago