Sebuah Sinyal dari JK untuk Melengserkan Novanto dari Golkar
Pusaran kasus dugaan mega korupsi yang membelit Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menuai komentar dari Wakil Presiden sekaligus mantan Ketum partai Jusuf Kalla. JK mengatakan Golkar saat ini tengah berada dalam posisi yang tidak menyenangkan.
Menurutnya, Ketum Partai Golkar harus memiliki kriteria yang baik dan jauh dari kasus yang berpotensi merusak citra dan tubuh partai. Terlebih, saat ini KPK telah mengirimkan surat pencegahan atas Novanto ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
“Golkar berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, karena ketua umumnya sudah dicekal. Suatu partai harus mempunyai pemimpin yang baiklah,” ujarnya di kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).
Ia pun meminta Golkar menyiapkan sejumlah skenario jika memang Novanto menjadi tersangka. JK yakin Partai Golkar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara mandiri.
Dalam memilih ketua umum baru misalnya, ada prosedur tersendiri yang biasanya dilalui Golkar. Mulai dari menentukan Plt ketua umum hingga menggelar musyawarah nasional (munas).
“(Memang) kalau ada apa-apa pertama Plt dulu, baru munas atau munaslub. Sekaligus munas saja(lah). Tapi tentu waktunya ditentukan oleh Partai Golkar sendiri. Supaya menghematlah. Jangan tiap kali sudah satu kali munaslub (jadi) dua kali malah. Seperti itu,” jelasnya.