Nasional

Survei SMRC: 78,4% Masyarakat Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

Survei SMRC: 78,4% Masyarakat Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

Selain mengukur pandangan masyarakat Indonesia terhadap ISIS, Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) juga mengukur sikap masyarakat atas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Salah satu hasilnya menunjukkan mayoritas warga mendukung pembubaran HTI.

Survei pada tema HTI itu dimulai dengan pertanyaan sederhana, ‘Apakah tahu gerakan politik yang menamakan dirinya Hizbut Tahrir Indonesia?’. Hasilnya, ternyata hanya 28,2 persen warga yang tahu HTI, sementara 71,8 persen tidak tahu.

Markas HTI di Tebet

“Dibanding ISIS, HTI kurang dikenal. Yang tahu HTI hanya 28,2 persen,” ucap Saiful Mujani dalam paparan survei di Cikini, Jakarta, Minggu (4/6).

Data itu diperoleh dari survei tanggal 14-20 Mei yang diikuti 1.500 responden berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah di Indonesia melalui tatap muka. Sampel dipilih dengan metode multistage random sampling.

Diskusi NKRI dan ISIS

Sebanyak 1.350 responden datanya valid dan bisa dianalisis. Margin of error penelitian sekitar 2,7 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Mereka yang tahu ISIS, ditanya lebih jauh soal cita-cita HTI mendirikan khilafah atau negara Islam di Indonesia. Hasilnya, 56,7 persen menjawab tahu cita-cita itu dan 43,4 persen tidak tahu.

Hasil survey SMRC

Hasil lebih jauh menunjukkan, responden yang tahu ISIS menyatakan tidak setuju dengan perjuangan HTI (68,8 persen), sementara yang setuju dengan perjuangan HTI ada 11,2 persen. Sisanya 20 persen tidak menjawab.

Pertanyaan selanjutnya mengukur pengetahuan soal keputusan pemerintah membubarkan HTI. Hasilnya, mayoritas responden tahu keputusan pemerintah itu (75,4 persen), tapi ada 24,6 persen yang tidak tahu HTI dibubarkan.

Dari mereka yang tahu itulah didapati angka mayoritasnya setuju dengan keputusan pemerintah membubarkan HTI, sebagaimana tabel berikut ini:

Survei SMRC: 14,5 Persen Warga Merasa NKRI dalam Bahaya

Ada riak yang tak banyak mengemuka tapi dirasakan terjadi kuat di masyarakat, yaitu soal potensi bom waktu perpecahan. Masalahnya bertalian dipicu banyak hal, mulai dari ekses Pilgub, kasus Ahok, kesenjangan, hingga intoleransi.

Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menguji isu itu dalam survei terukur di masyarakat. Hasilnya, mayoritas merasa Indonesia tidak dalam ancaman perpecahan, hanya sebagian kecil yang menganggap NKRI dalam bahaya.

Kantor DPP HTI

“Ada kecemasan NKRI melemah. Mereka yang setuju dengan opini tersebut ada 14-15 persen. Jadi kecemasan ini khawatir dengan Indonesia, mereka cemas akan permasalahan ke depan,” ucap Saiful Mujani dalam paparan survei di Cikini, Jakarta, Minggu (4/6).

Secara rinci angka itu ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

NKRI melemah dalam ancaman bubar?

Data itu diperoleh dari survei tanggal 14-20 Mei yang diikuti 1.500 responden berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah di Indonesia melalui tatap muka. Sampel dipilih dengan metode multistage random sampling.

Sebanyak 1.350 responden datanya valid dan bisa dianalisis. Margin of error penelitian sekitar 2,7 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kemudian mereka yang merasa NKRI dalam bahaya, sebanyak 89,3 persen meyakini itu sebagai masalah besar bagi rakyat Indonesia. 5,7 persen tidak menganggap masalah besar dan 4,9 persen tidak menjawab survei.

Sebab melemahnya NKRI?

Mereka yang menganggap NKRI dalam bahaya, juga meyakini Indonesia berpotensi dalam perang saudara seperti terjadi di Suriah atau Iraq atau bekas Yugoslavia.

Sementara soal faktor-faktor yang menyebabkan NKRI melemah atau dalam bahaya, paling banyak karena faktor ancaman dari paham-paham agama tertentu. Lainnya soal peran pemerintah hingga ketimpangan

“Walaupun ada permasalahan kesenjangan, tapi itu sudah dibicarakan lama dan tidak dihubungkan dengan masalah negara bangsa,” ucap Saiful.

 

Sumber Berita Survei SMRC: 78,4% Masyarakat Dukung Pemerintah Bubarkan HTI : Kumparan.com

 

Mister News

Share
Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

3 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

3 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

3 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

3 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

3 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

3 tahun ago