5.000 Massa Disebut akan Demo Sidang PK, Ini Kata Pengacara Ahok
Sekitar 5 ribu massa disebut Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath akan hadir menolak sidang peninjauan kembali (PK) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Senin (26/2) mendatang. Pengacara Ahok menanggapi hal tersebut.
“Itu hak mereka. Kita tidak ada urusan dengan mereka,” ujar Pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur dalam pesan kepada detikcom, Sabtu (24/2/2018).
Demo itu rencananya dilakukan pada Senin (26/2), bersamaan dengan sidang PK Ahok, yang digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta Utara (PN Jakut). Sebanyak 5 ribu massa diperkirakan akan hadir lewat inisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.
“Tolong diinfokan kepada umat, masyarakat, bahwa GNPF ulama dan Persaudaraan Alumni 212 mengundang seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, baik muslim maupun nonmuslim, untuk mengawal sidang dalam rangka menolak PK Ahok. Kita support hakim untuk menolak PK Ahok,” seru Al Khaththath.
Pihak Ahok mendaftarkan PK pada 2 Februari 2018 lalu. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyatakan sidang pemeriksaan PK digelar secara terbuka. Pengamanan akan dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk Polda Metro Jaya.
“Ada dari polsek ya, kita hanya backup hampir semua persidangan dan kita bantu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di kantornya, Jalan Sudirman, Jakarta, Jumat (23/2/2018).
Baca juga : Soal PK Ahok, Al-Khaththath: Dia Bisa Jadi Capres 2019, Meresahkan!
Sumber berita 5.000 Massa Disebut akan Demo Sidang PK, Ini Kata Pengacara Ahok : detik.com
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.