Anies Diminta Tak Mengacak-Acak Kebijakan Dizaman Era Jokowi-Ahok
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi alias Pras mengkritik kinerja Gubernur Anies Baswedan yang dia anggap mengacak-acak hasil kerja Pemerintah DKI era sebelumnya.
“Di zaman era Pak Gubernur Sutiyoso, Pak Jokowi sampai Pak Ahok kebijakan itu diteruskan, ditata rapi. Tapi kenapa sekarang berbeda? Kenapa kebijakan yang sudah baik kok sekarang jadi semrawut?” kata Prasetio, melalui sambungan telepon, di Jakarta, Selasa (16/1).
Pras mencontohkan, kebijakan Anies terkait penataan Tanah Abang, dicabutnya pagar pembatas di Monas, hingga diperbolehkannya motor melintas di Jalan MH. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Pras menyebut, tak ada yang salah jika Anies melanjutkan kebijakan lama era Gubernur Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, Basuki T. Purnama alias Ahok, dan dibuat menjadi lebih baik, alih-alih mengembalikannya seperti semula.
“Monas misalnya, itu ring satu Istana, kenapa dibuat begitu? Nanti ada lagi yang jualan di dalam. Berantakan lagi, mau bagaimana? Malu kita mau Asean Games, dilihat orang dari luar,” cetus dia.
Pras pun meminta Anies menjalankan kebijakan yang sudah ada dan tidak hanya memutar-mutar kebijakan demi pencitraan.
“Jadi saya minta ke Gubernur, persiapan (Pemilu) 2019 masih lama. Kebijakan yang sudah baik jangan dibuat menjadi tidak baik,” sindirnya.
Dia meminta Anies juga mengkaji kembali sistem penataan Tanah Abang yang tengah diterapkan saat ini. Sebab kata dia, pengaturan Tanah Abang seharusnya tidak menabrak aturan mana pun seperti yang tengah terjadi saat ini.
Penataan Tanah Abang di era Jokowi-Ahok pun dianggap Pras sudah mengalami kemajuan. Menurutnya saat itu keadaan Tanah Abang tidak semrawut, dan pedagang pun mendapatkan tempat berjualan yang cukup nyaman.
“Masalah Tanah Abang itu akan dijadikan Presiden (Jokowi) sebagai ikonnya Asia. Itu baik ditata. Enggak mudah lho Tanah Abang ditata, sudah baik dulu,” kata Pras.
PPATK Sebut Pemprov DKI Berisiko Tinggi Pencucian Uang
Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyatakan, risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif tinggi.
Salah satu indikatornya, nilai APBD di Pemprov DKI yang terbilang lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“APBD-nya paling banyak, kegiatan-kegiatan ekonominya juga lebih besar, sehingga kami lihat itu sudah cukup tinggi risikonya (terjadi TPPU),” ujar Dian, di Jakarta, Selasa (16/1).
Selain dari nilai APBD, Dian menyebut transaksi dalam jumlah besar di lingkungan Pemprov DKI juga berisiko TPPU. Namun ia enggan merinci lebih lanjut terkait temuan tersebut.
“Berdasarkan kriteria itu jatuhnya ke pemprov DKI,” katanya.
Kendati demikian, Dian, yang juga mantan Kepala Bank Indonesia Wilayah Jabar ini, mengatakan, temuan risiko itu masih bisa berubah tergantung indikator penilaian dari PPATK.
“Itu dinamis tergantung indikator yang kami tanam. Bisa ke Jabar atau provinsi lain. Sementara ini DKI masih tinggi,” ucap Dian.
Banggar DPRD DKI sebelumnya menyepakati besar APBD DKI 2018 sebesar Rp77,117 triliun.
Dalam finalisasi penetapan APBD DKI itu telah menyepakati pengurangan sejumlah item anggaran lainnya yakni anggaran kunker komisi di DPRD DKI, anggaran hibah untuk laskar Merah Putih, penghapusan dana hibah untuk dua yayasan pensiunan, dan penghapusan dana hibah untuk DPD DKI.
(Baca juga: 7 MASALAH AKIBAT KEBIJAKAN ANIES-SANDI DENGAN PIHAK LAIN)
(Baca juga: KETUA DPRD KASIH SINDIRAN MENYAKITKAN KETIKA LIHAT ANIES-SANDI PENCITRAAN MELULU)
Sumber Berita Anies Diminta Tak Mengacak-Acak Kebijakan Dizaman Era Jokowi-Ahok : Cnnindonesia.com, Cnnindonesia.com