Prabowo sebut tingginya biaya politik di Indonesia yang dinilai korupsi
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan tingginya biaya politik di Indonesia yang dinilainya berpotensi melahirkan praktik korupsi.
Prabowo menegaskan demokrasi nasional perlu disesuaikan dengan kondisi bangsa agar tidak dikuasai oleh permainan uang.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar yang digelar di Istora Senayan, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.
Menurutnya, demokrasi yang sehat seharusnya menekan ongkos politik agar kesempatan berpolitik tidak hanya dimiliki oleh kalangan bermodal besar.
Ia menilai biaya politik yang tinggi berisiko menjauhkan rakyat dari hakikat demokrasi yang sesungguhnya.
“Demokrasi harus kita rancang supaya ongkos politik minimal. Jangan sampai politik kita hanya ditentukan oleh orang-orang yang berduit,” katanya.
Ia juga menambahkan, fenomena politik mahal yang mencoba meniru sistem negara lain tanpa menyesuaikan justru dapat menjadi pintu masuk korupsi dalam skala besar.
“Politik yang mahal ini, politik yang meniru-niru negara lain, menurut saya adalah sumber korupsi yang sangat besar,” jelasnya.
Prabowo juga merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Prabowo menilai hal tersebut berpotensi mengurangi dominasi pemodal besar dalam proses politik.
Ia bahkan mengaku semakin terbuka untuk mengajak seluruh kekuatan politik mendiskusikan gagasan tersebut secara serius.