Kasus siswi Bali, pemerintah minta sekolah wajib pasang CCTV
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta seluruh pihak di lingkungan pendidikan untuk memperkuat sistem keamanan dan perlindungan terhadap anak.
Imbauan tersebut disampaikan setelah muncul dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap seorang siswi berusia 13 tahun di Kabupaten Buleleng, Bali.
Arifah menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan.
Sekolah juga diharapkan memiliki mekanisme pencegahan serta penanganan yang jelas apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap hak anak.
Kasus yang terjadi di Buleleng tersebut menjadi ramai karena melibatkan pihak yang seharusnya berperan dalam memberikan perlindungan dan pendidikan kepada siswa.
Oleh karena itu, penguatan pengawasan di lingkungan sekolah dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Sementara itu, korban telah mendapatkan layanan pendampingan untuk membantu proses pemulihan.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah memberikan dukungan psikologis melalui konseling serta pendampingan selama tahapan hukum berjalan.
Pendampingan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban agar tetap memperoleh haknya, baik dalam proses pemulihan mental maupun dalam menghadapi proses hukum.
Tak hanya itu, pemerintah juga terus mendorong adanya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan anak berjalan secara maksimal.