ICW Curiga Pansus Angket KPK Bertujuan Merevisi UU KPK

ICW Curiga Pansus Angket KPK Bertujuan Merevisi UU KPK

Para peneliti yang tergabung dalam Indonesia Corruption Watch curiga pembentukan Pansus Angket KPK di DPR bertujuan untuk merevisi UU KPK demi kepentingan golongan tertentu.

Hal ini melihat adanya 15 anggota Pansus yang terdiri dari beberapa fraksi yang pernah menyetujui perubahan UU KPK tersebut.

“Ada 78 persen dalam Pansus Angket KPK yang mempunyai conflict of interest dengan KPK. Sebanyak 15 orang dari 22 anggota Pansus menyetujui UU KPK harus direvisi,” kata peneliti ICW Kurnia Ramdhana dalam jumpa pers di kantornya di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/6).

ICW melansir 15 nama yang dimaksudnya:

1. Masinton Pasaribu Fraksi PDIP, inisiator revisi UU KPK

2. Risa Mariska Fraksi PDI , mendukung revisi UU KPK

3. Arteria Dahlan Fraksi PDIP, mendukung revisi UU KPK

4. Junimart Girsang Fraksi PDIP, mendukung revisi UU KPK

5. Dossy Iskandar Fraksi Hanura, mendukung revisi UU KPK

6. Desmon Mahesa Fraksi Gerindra, mendukung revisi UU KPK.

7. Supratman Andi Agtas Fraksi Gerindra, mendukung revisi UU KPK

8. Mufahri Harahap Fraksi PAN, mendukung revisi UU KPK

9. Bambang Soesatyo Fraksi Golkar, mendukung revisi UU KPK

10. Adies Kadir Fraksi Golkar, mendukung revisi UU KPK

11. Mukhamad Misbakhun Fraksi Golkar, mendukung revisi UU KPK

12. John Kenedy Aziz Fraksi Golkar, mendukung revisi UU KPK

13. Agun Gunanjar, namanya disebut dalam pengadilan Tipikor kasus e-KTP

14. Taufiqulhadi Fraksi Nasdem, mendukung revisi UU KPK

15. Ahmad HI. M.Ali, Fraksi Nasdem

Dari ke-15 nama tersebut, kata Kurnia, bisa menjadi menjadi pertimbangan maksud dari pembentukan pansus angket tersebut.

“Sudah jelas panitia angket adalah panitia yang ingin mendelegitimasi KPK. Membunuh KPK berujung pada UU KPK untuk merevisi. Dari mulai SP3, pembatasan kewenangan usia penyidik dan lain-lain, ” tandasnya.

Sumber Berita ICW Curiga Pansus Angket KPK Bertujuan Merevisi UU KPK : Kumparan.com