Admin @setkabgoid Dicopot Akibat Salah Kutip Pernyataan Jokowi Tentang Radikal
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, ada kesalahan yang dilakukan admin akun resmi Setkab di Twitter, @setkabgoid, dalam mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.
Kicauan yang diunggah pada Senin (27/11/2011) tersebut bertuliskan “Kita sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal & intoleran, apapun organisasinya – Presiden @ jokowi”.
Dalam tweet tersebut turut diunggah foto Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj dan Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin.
Dalam foto tertulis kalimat “Saya sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal dan intoleran, apapun organisasinya. -Presiden Joko Widodo-“.
“Iya, adminnya yang salah dan tweet sudah di-delete (dihapus),” kata Pramono kepada Kompas.com, Selasa (28/11/2017).
Kata-kata yang dikutip dalam kicauan tersebut memang berbeda dari kalimat pidato Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Mataram, Lombok, Kamis (23/11/2017).
Jokowi saat itu mengatakan, ia memerintahkan jajarannya di pemerintahan menindak tegas kelompok radikal. Namun, oleh akun @setkabgoid justru ditulis bahwa Jokowi memerintahkan jajaran NU.
“Yang benar arahan Presiden ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah agar tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran radikal dan intoleran yang ada di negara kita,” ujar Pramono.
Pramono memastikan, admin yang salah mengutip pernyataan Jokowi itu dicopot. Dia tak lagi bertanggung jawab mengelola akun @setkabgoid.
“Saya sudah minta adminnya diganti karena kesalahannya sangat mendasar,” ucap Pramono.
Sumber Berita Admin @setkabgoid Dicopot Akibat Salah Kutip Pernyataan Jokowi Tentang Radikal : Kompas.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.