Nasional

AJI Sebut Pemerintah Jakarta Paling Tidak Transparan di Indonesia

AJI Sebut Pemerintah Jakarta Paling Tidak Transparan di Indonesia

Pemerintah DKI Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi dua badan publik yang paling tidak transparan di Indonesia, demikian kesimpulan hasil riset Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) yang diumumkan Rabu (24/4/2019).

Kesimpulan itu merupakan hasil riset AJI terhadap badan-badan publik di Tanah Air yang dibeberkan dalam diskusi bertajuk Kondisi Akses Informasi Publik Terkini yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat.

Lebih jauh AJI mengatakan bahwa sebagian besar badan publik di Indonesia memang belum transparan dalam menyediakan informasi ke masyarakat.

“Badan publik masih sulit transparan dan akuntabel kepada masyarakat,” kata salah satu tim riset AJI, Kresna dalam diskusi tersebut.

Dalam riset itu AJI mengevaluasi 12 badan publik yang dipilih secara acak. Badan-badan publik itu adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, BPK, Mahkamah Konstitusi, DPR RI, Bawaslu, Pemda DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dinkes DI Yogyakarta, dan Dinas Pendidikan DIY Yogyakarta.

AJI menggunakan tiga kriteria dalam risetnya itu. Pertama, proactive disclosure atau keaktifan badan publik dalam menyediakan informasi ke publik. Kedua, institution measures yakni implementasi tindakan badan dalam menyediakan informasi publik. Ketiga processing request atau bagaimana badan publik memroses permintaan informasi.

Dari hasil uji diketahui bahwa Pemerintah Daerah Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah badan publik yang paling tidak transparan.

Pemerintahan Daerah (Pemda) Jakarta dan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperoleh kartu kuning untuk kriteria proactive disclosure dan institution measures. Lalu warna merah untuk processing request.

Indikator warna merah menunjukkan nilai paling rendah, kuning untuk nilai menengah, dan hijau untuk nilai tertinggi. Adapun badan publik yang diberi kartu hijau adalah Kementerian Kesehatan, BPK, Mahkamah Konstitusi, DPR RI dan Bawaslu.

Menanggapi temuan itu, Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Diani Sadia Wati, mengakui bahwa riset AJI memang merupakan gambaran dari kondisi Badan Publik di Indonesia saat ini.

Diani yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan pihaknya akan mendorong 12 badan publik tersebut untuk melakukan keterbukaan informasi.

 

Baca juga: Jakarta Jadi Peringkat Satu Kota dengan Polusi Udara Terburuk di Asia Tenggara

 

Sumber Berita AJI Sebut Pemerintah Jakarta Paling Tidak Transparan di Indonesia: Suara.com

Mister

Recent Posts

Artis Raffi Ahmad Diboikot, Amy Qanita Ungkap Kesedihannya

Artis Raffi Ahmad diboikot, Amy Qanita ungkap kesedihannya Ribuan kritik yang mengarah kepada Raffi Ahmad…

3 minggu ago

Modus Dua Suami di Surabaya Jual Istri, Tarif Tembus Rp1 Juta

Modus dua suami di Surabaya jual istri, tarif tembus Rp1 juga Dugaan praktik perdagangan orang…

3 minggu ago

Mitchell Baker Bersinar, Georgetown petik Kemenangan

Mitchell Baker Bersinar, Georgetown petik Kemenangan Nama Mitchell Baker kembali menjadi perhatian setelah striker Timnas…

3 minggu ago

6.097 Dapur MBG terancam Berhenti Operasi, Apa penyebabnya?

6.097 dapur MBG terancam berhenti operasi, apa penyebabnya? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi…

3 minggu ago

Vietnam Dapat Kepercayaan Gelar Piala AFF U-23 2027

Vietnam dapat kepercayaan gelar Piala AFF U-23 2027 Vietnam akan mencatat sejarah baru dalam perjalanan…

3 minggu ago

Tindak Pelaku pembakaran Karhutla, Polda tetapkan 33 tersangka

Tindak pelaku pembakaran Karhutla, Polda tetapkan 33 tersangka Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)…

3 minggu ago

This website uses cookies.