Asap Kebakaran Hutan bikin Risiko Kanker? Ini Penjelasan IDI

Asap kebakaran hutan bikin risiko kanker? Ini penjelasan IDI

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto, mengingatkan bahwa paparan asap berkepanjangan dapat meningkatkan risiko penyakit, termasuk kanker.

Slamet menilai kondisi kualitas udara di sejumlah daerah terdampak perlu menjadi perhatian. Salah satunya Palembang, yang kualitas udaranya disebut telah mencapai kategori tidak sehat hingga berbahaya.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah karena lama-kelamaan kalau udara kita lebih dari normal, maka akan efeknya yang tidak baik untuk masyarakat,” kata Slamet di Sekretariat PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Oktober.

Ia menjelaskan, asap karhutla dapat memicu infeksi saluran pernapasan dan gangguan pada paru-paru. Apabila paparan berlangsung dalam jangka panjang, risiko penyakit yang lebih serius, termasuk kanker, juga perlu diwaspadai.

Di tengah ancaman tersebut, Slamet memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan tetap berlangsung meskipun kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) meningkat. Tenaga medis menggunakan masker N95 untuk melindungi diri saat bertugas.

IDI juga melakukan upaya pencegahan dengan membagikan masker kepada masyarakat di sejumlah daerah.

Slamet mengimbau warga yang mengalami keluhan pernapasan agar segera mendapatkan pemeriksaan medis.

Menurutnya, hingga saat itu belum terdapat laporan signifikan mengenai tenaga kesehatan yang terdampak saat memberikan pelayanan kepada pasien.

Sementara itu, data Kementerian Kesehatan per 21 Oktober 2026 mencatat sebanyak 333.470 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla.

Sebanyak 258.298 kasus dialami warga berusia di atas lima tahun, sedangkan 75.172 kasus terjadi pada anak berusia nol hingga lima tahun.

Kasus tersebut tersebar di 68 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi. Untuk mengatasi dampaknya, Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan, menyediakan rumah oksigen, serta mengerahkan belasan ribu petugas kesehatan.