Begini Tanggapan Sri Mulyani Soal Rumahnya Dirusak Massa

Begini tanggapan Sri Mulyani Soal Rumahnya Dirusak Massa

Menteri Keuangan RI Sri Mulayni Indrawati merespons rumahnya di Bintaro, yang dua kali dijarah massa pada Minggung 31 Agustus 2025.

Dalam Instagramnya, Smindrawati, Menkeu Sri Mulyani mengungah foto berita dengan judul Rumah Sri Mulyani Dijarah Dua Kali, Senin 1 September 2025.

Ia menyampaikan apresiasi atas simpati, doa, serta dukungan moral dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah yang menimpa dirinya.

Dia menegaskan, membangun Indonesia bukanlah tugas mudah.

Perjuangan ini, penuh tantangan dan risiko, sebagaimana telah dilalui oleh para pendahulu bangsa.

“Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, yang harus dijalankan dengan etika dan moralitas luhur,” ucap Sri Mulyani.

Menurutnya Sri Mulyani, sebagai pejabat negara, ia telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan seluruh UU yang berlaku.

Regulasi, lanjutnya, tidak dibuat berdasarkan selera pribadi, melainkan melalui proses bersama antara pemerintah, DPR DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan.

Sri Mulyani menambahkan, apabila masyarakat merasa hak konstitusinya dilanggar, mekanisme demokrasi sudah disiapkan, mulai dari judicial review di Mahkamah Agung.

“Itulah sistem demokrasi Indonesia yang beradab, meski tentu belum sempurna,” ucapnya.

Ia juga menekankan, tugas negara harus dijalankan dengan amanah, kejujuran, integritas, profesionalitas, serta transparansi.

“Kami dilarang korupsi. Ini adalah kehormatan sekaligus tugas mulia,” tegasnya.

Kemudian Sri Mulyani berterima kasih kepada seluruh masyarakat akademisi, pelaku usaha, UMKM, koperasi, hingga netizen yang terus memberikan masukan, kritik, bahkan sindiran maupun makian.

Bagi dia, semua itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia.

Dia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kesatuan serta menolak tindakan merusak, menjarah, memfitnah, dan menyebarkan kebencian.

“Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, bukan dengan anarki, intimidasi, atau represi,” tambah Sri Mulyani.