Dedi Mulyadi Kritik Pejabat Jabar, Singgung Nasib Masyarakat

Dedi Mulyadi kritik pejebat Jabar, singgung nasib masyarakat

Dedi membahas adanya pejabat daerah yang lebih fokus memperjuangkan tambahan tunjangan dan fasilitas, sementara di sisi lain masih banyak warga yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan dasar.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Bandung.

Ia menilai pola pikir yang mengutamakan kepentingan pribadi pejabat sudah tidak sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini.

“Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih. Tidak terus-menerus kita berpikir menaikkan kenaikan izin yang kita miliki yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara,” ujar Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, masih terdapat pola lama dalam birokrasi yang membuat sebagian pejabat lebih mengejar penambahan fasilitas dibandingkan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Dedi menegaskan bahwa anggaran pemerintah seharusnya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan warga.

Ketika masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan layanan dasar, pengeluaran yang hanya berkaitan dengan kepentingan internal pemerintah dinilai tidak dapat menjadi prioritas.

Ia juga menyoroti sejumlah penggunaan anggaran yang dianggap kurang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Dedi antara lain pembelian kendaraan dinas baru, rekomendasi rumah dinas, hingga berbagai kebutuhan seremonial pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Dedi meminta agar seluruh belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali dievaluasi

. Ia ingin setiap penggunaan anggaran benar-benar mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat luas.

Dedi juga meminta agar rencana belanja yang tidak mendesak, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pejabat, dapat ditunda terlebih dahulu. Dana tersebut

“Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat,” kata Dedi.

Ia menegaskan bahwa anggaran daerah harus diprioritaskan untuk mencakup hak dasar masyarakat, seperti pendidikan 12 tahun dan layanan kesehatan yang lebih merata.

Selain itu, Dedi juga mengkhawatirkan besarnya anggaran yang digunakan untuk kegiatan rutin pemerintahan.

Ia mengurangi efektivitas pengeluaran untuk perjalanan dinas, rapat, pertemuan, hingga pergantian fasilitas kantor yang dilakukan secara berulang.