Dipolisikan Subkhan ke Bareskrim, Guntur Romli Makin Curiga Ada Sandiwara

Dipolisikan Subkhan ke Bareskrim, Guntur Romli Makin Curiga Ada Sandiwara

M Subkhan, petani bawang merah asal Brebes yang berdialog dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, melaporkan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Menanggapi hal tersebut, Guntur Romli mengaku tidak masalah. Justru dia semakin curiga bila Subkhan terlibat Sandiwara saat bertemu Sandiaga Uno di Desa Krasak, Brebes, Senin (11/2/2019) lalu.

“Dengan datang ke Jakarta dan melaporkan ke Bareskrim, Subkhan makin dicurigai main sandiwara,” kata Guntur, Jumat (15/2/2019).

Guntur mempertanyakan mengapa Subkhan melaporkannya ke Bareskrim. Padahal, menurutnya, Subkhan bisa melaporkan kasus itu ke kantor polisi di daerahnya.

“Kok sampai datang ke Jakarta dan bawa pengacara segala? Katanya dia tidak punya uang dan terjerat utang Rp 15 juta sampai menggadaikan rumah bapaknya,” ujar Guntur.

“Kalau sampai datang ke Jakarta, benarkah dia tidak punya uang atau adakah pihak yang membiayai kedatangan Subkhan ke Jakarta? Saya curiga ada pihak-pihak yang menggunakan Subkhan untuk mengalihkan isu ‘Sandiwara Uno’,” ucapnya.

“Subkhan melaporkan adalah hak dia, namun dengan kedatangan Subkhan langsung ke Jakarta ke Bareskrim semakin menguatkan dia terlibat Sandiwara Uno,” lanjutnya.

Sebelumnya Subkhan bersama pengacaranya, Muhammad Fayyadh, mempolisikan Guntur dengan tudingan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Guntur dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE.

“Yang dipermasalahkan itu mengandung pencemaran nama baik klien saya, Pak Subkhan ini. Dituduh bahwa Pak Subkhan ini mengaku-ngaku sebagai petani. Padahal beliau sebagai petani beneran,” sebut Fayyadh sebelumnya.

 

 

Baca juga : Beredar Permintaan Maaf Soal Sandiwara Petani Bawang, Ini Kata Subkhan

 

 

Sumber berita Dipolisikan Subkhan ke Bareskrim, Guntur Romli Makin Curiga Ada Sandiwara : jurnalpolitik