Ditanya Normalisasi Sungai, Anies Ogah, Malah Jawab Naturalisasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan mengungkapkan kebijakannya dalam mengurangi banjir di Ibu Kota.
Ketika ditanya apakah akan melanjutkan program normalisasi untuk meminimalisasi banjir, Anies menyebut naturalisasi.
“Salah satunya (solusi) ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan,” kata Anies di Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).
Terkait pro-kontra normalisasi dengan membeton sungai, Anies mengatakan enggan bicara soal solusi besar dulu. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus menangani warga yang kebanjiran.
“Enggak mau, nanti. Sampai situ dulu. Saya enggak mau berkontroversi dululah hari ini. Kita beresin dulu soal pengungsinya,” ujar Anies.
Normalisasi Sungai Ciliwung dimulai pada era Gubernur Joko Widodo. Banjir besar pada 2012 membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemprov DKI menormalisasi sungai tersebut.
Proyek normalisasi terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai yang diduduki warga dengan membangun banyak permukiman.
Hingga 2017, titik yang baru dikerjakan adalah Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo.
Baca juga : Viral, Video Perbedaan Anies Baswedan Atasi Banjir Sebelum dan Sesudah Jadi Gubernur
Sumber berita Ditanya Normalisasi Sungai, Anies Ogah, Malah Jawab Naturalisasi : infoteratas.com
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.