DPRD DKI Kritik TGUPP Anies-Sandi 73 Orang yang Melebihi Tim Presiden
Pembahasan mengenai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) masih alot. Anggota DPRD DKI Jakarta terus menerus menanyakan kenapa jumlah personelnya mencapai 73 orang.
“Untuk urus republik ini saja enggak sampai 73 orang, Pak. Ini urus Jakarta sampai segitu,” ujar anggota banggar Gembong Warsono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).
Anggota banggar lainnya, Ashraf Ali, menilai TGUPP memang diperlukan oleh gubernur. Apalagi, ada 5 bidang yang berguna untuk membantu gubernur memutuskan kebijakannya. Namun tetap saja perlu penjelasan mengenai jumlah personel TGUPP.
Anggota banggar dari Komisi C, Jhonny Simanjuntak, mengatakan sikap komisinya masih sama terkait TGUPP. Mereka tidak setuju jika jumlahnya sampai 73 orang.
“Sudahlah kurangi itu. Bagaimana efektifitas itu sebagai tim? Komisi C memandang perlu dievaluasi terutama soal jumlahnya,” kata Jhonny.
Kepala Biro Administrasi DKI Jakarta Budi Utomo mengatakan, pihaknya mengacu kepada Pergub 411 tahun 2016 terkait besar gaji TGUPP. Namun soal jumlah personelnya, itu tergantung pada kajian dari Biro Organisasi, Reformasi, dan Birokrasi.
“Terkait jumlah orangnya, ini yang masih dikaji apakah 73 orang bisa masuk di TGUPP,” ujar Budi.
(Baca juga: SUMARSONO KHAWATIR TGUPP UNTUK MENAMPUNG MANTAN TIM SUKSES ANIES)
(Baca juga: DITANYA SOAL TGUPP UNTUK TIMSES, ANIES HANYA TERSENYUM DAN MELAMBAIKAN TANGAN)
Sumber Berita DPRD DKI Kritik TGUPP Anies-Sandi 73 Orang yang Melebihi Tim Presiden : Kompas.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.