F-PKB DKI Sebut Keputusan Kebijakan Anies Untuk Kepentingan Politik

F-PKB DKI Sebut Keputusan Kebijakan Anies Untuk Kepentingan Politik

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas memandang keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat adalah keputusan yang tak jelas alasannya. Ia kemudian membandingkan kondisi Jalan Jatibaru saat ini dengan saat Jakarta dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Jakarta hari ini sudah macet, nggak usah pakai ditutup. Toh jalanan nggak ditutup saja macet apalagi ditutup. Zaman gubernur sebelumnya wilayah situ kan sudah dirapikan, sudah teratur. Hari ini masuk lagi pedagang-pedagang kaki lima,” kata Hasbiallah saat dihubungi, Senin (29/1/2018).

Hasbiallah pun menilai dengan ditutupnya Jalan Jatibaru, terselip kepentingan bermuatan politik di dalamnya. Ia mengimbau agar Anies melakukan kajian terhadap kebijakan yang dibuatnya sebelum diterapkan.

“Jadi sebaiknya Pemprov itu kalau memutuskan sesuatu harus benar-benar berdasarkan pengkajian yang cermat, pengkajian yang secara menyeluruh. Dikaji dulu, jangan keputusan ini terkesan mendadak semua,” katanya.

“Jangan hanya keputusan untuk menuju pemilu 2019. Kalau menurut saya, bukan hanya (keputusan) jalanan ditutup, ada beberapa keputusan Pak Anies ini yang memang keputusannya itu keputusan untuk kepentingan politik. Bukan keputusan untuk kemaslahatan masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, sopir angkot berunjuk rasa di kawasan Stasiun Tanah Abang, Senin (29/1). Mereka mogok beroperasi karena menuntut Jalan Jatibaru, Tanah Abang, dibuka.

“Saya sudah capek kalau misalkan diskusi lagi, diskusi lagi. Kalau mau gubernurnya yang ke sini, hari Rabu kita tunggu ke sini, gubernurnya yang datang ke sini,” kata seorang sopir angkot saat bertemu Kadishub DKI Jakarta Andri Yansyah di kawasan Stasiun Tanah Abang, siang.

 

 

Baca juga : Banyak Dikritik Tak Bisa Kerja, Taufik-Lulung Kompak Bela Anies-Sandi

 

 

Sumber berita F-PKB DKI Sebut Keputusan Kebijakan Anies Untuk Kepentingan Politik : detik.com