Nasional

Fadli Zon Tuding Pemerintah Mau Jegal Prabowo Maju di Pilpres 2019

Fadli Zon Tuding Pemerintah Mau Jegal Prabowo Maju di Pilpres 2019

Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menuding pemerintah hendak menjegal Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pilpres 2019. Tudingan ini didasari ngototnya pemerintah agar presidential threshold 20 persen.

“Partai-partai itu mau membikin calon tunggal. Kalaupun ada yang lain ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo,” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Seperti diketahui, Gerindra selama ini meminta agar presidential threshold dihapus. Di sisi lain, pemerintah dan parpol pendukungnya ingin presidential threshold 20 persen.

Prabowo Pastikan Kesiapanya Maju Pilpres 2019

RUU Pemilu belum mencapai titik temu saat ini. Fadli mengatakan Gerindra berkukuh pada pandangannya dan sudah siap-siap mengajukan gugatan ke MK apabila ada presidential threshold dalam UU Pemilu nantinya.

“Menurut saya, yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal. Tentu kita akan tempuh semua langkah-langkah, termasuk melakukan judical review di MK dan cara-cara yang lain supaya demokrasi kita tetap dalam aturan,” tutur Fadli, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR.

Fadli menjelaskan kecurigaannya tentang penjegalan terhadap Prabowo dilihat dari ngototnya pemerintah dan partai pendukungnya tetap adapresidential threshold. Sedangkan, menurutnya, jika dilihat dari keputusan MK, sudah tidak ada lagi presidential threshold.

“Iya, kami tetap berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada lagi PT kalau kita menyimak yang menjadi keputusan MK. Jadi harusnya pembicaraan PT tidak ada lagi, seharusnya. Tapi kan ini dipaksakan sebagai keputusan politik, bukan keputusan hukum konstitusional kita, ketatanegaraan kita,” ucap Fadli.

“Masalahnya, mereka memakai threshold yang lama, yang sudah basi. Pemilu 2014 yang sudah dipakai Pilpres 2014. Secara logika akal sehat, sudah tidak masuk akal. Kecuali dia tidak serentak,” katanya.

Fadli mengatakan logika pemerintah terkait dengan hal ini benar-benar tidak masuk akal. Ia menganggap ini sebagai permainan politik.

“Kalau sekarang kan tidak fair, jadi tidak masuk akal. Logika pemerintah itu betul-betul logika yang tidak masuk akal. Saya kira logika itu adalah logika untuk menjegal,” kata dia.

Fadli melihat konfigurasi Partai Golkar dan PPP, yang pada 2014 tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), berubah setelah pilpres.

“Dulu ada koalisi besar, KMP-KIH. Tetapi koalisi itu sendiri sudah tidak ada lagi. Kemudian sekarang pemerintah berusaha menggalang koalisi yang sebesar-besarnya dengan suara parpol dengan threshold yang mau dikuasai, didominasi sehingga nanti tidak ada calon lain,” tutur Fadli.

 

Baca juga : Kecam Telegram Diblokir, Fadli Zon: Pemerintah Janganlah Makin Bodoh

 

 

Sumber berita Fadli Zon Tuding Pemerintah Mau Jegal Prabowo Maju di Pilpres 2019 : detik

Mister

Recent Posts

Ceramah Habib Alwi Assegaf Diprotes, Inilah Sindiran Sekjen MUI

Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…

9 jam ago

700 BUMN Merugi di Era Prabowo, Penutupan Ditargetkan 2026

700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…

10 jam ago

Andre Taulany dan Amanda Rigby Romantis Saat Liburan di Italia

Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…

19 jam ago

Dedi Mulyadi Serukan Resolusi Jihad Anggaran di Hari Santri 2026

Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…

19 jam ago

Puan Minta Balita Jadi Prioritas Penanganan Bencana Karhutla

Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…

21 jam ago

Yusril Sebut, Korupsi Bikin Pejabat BUMN Takut Ambil Risiko

Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…

1 hari ago

This website uses cookies.