Fahira Idris Nilai Kebijakan Anies Tutup Alexis Dicatat dengan Tinta Emas
Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memberantas praktek prostitusi, akan dicatat dengan tinta emas.
Pernyataan Fahira ini terkait kasus Hotel dan Griya Alexis, Pademangan, Jakarta Utara, yang berhenti beroperasi sejak 31 Oktober 2017, karena izin usahanya tidak diperpanjang Pemprov DKI.
“Ketegasan gubernur kita, Anies Baswedan yang secara lantang mengatakan, tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi, akan menjadi catatan yang akan dicatat dalam tinta emas sejarah perjalanan kota ini,” ujar Fahira.
“Karena gubernur-gubernur sebelumnya belum ada yang bisa menutup Alexis. Keresahan masyarakat Jakarta segera diakhiri dalam waktu yang singkat,” tandasnya.
Berikut pernyataan Fahira soal Alexis, dikutip Netralnews.com dari blog pribadinya, Minggu (5/11/2017).
Kebijakan Anies Tutup Alexis Akan Dicatat Tinta Emas Sejarah Jakarta
Ketegasan gubernur kita, Anies Baswedan yang secara lantang mengatakan, tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi, akan menjadi catatan yang akan dicatat dalam tinta emas sejarah perjalanan kota ini.
Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui gubernur barunya Anies Baswedan dengan tegas menutup salah satu hotel yang diduga sangat kuat menjadi tempat prostitusi. Izin usaha dan operasi Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis memang sudah habis sejak September lalu, dan ketika pihak manajemen mengajukan perpanjangan izin usaha, Anies Baswedan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menolak hal tersebut.
Senator DPD RI dari DKI Jakarta Fahira Idris turut mendukung penuh langkah pasangan pemimpin baru Ibukota Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Fahira Idris mengapresiasi ditolaknya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Alexis tersebut.
Kuatnya alasan pemprov menutup menutup tempat ini, menurut Fahira Idris, antara lain karena informasi di media massa terkait kegiatan yang terlarang dipraktikkan sejak lama di lokasi tersebut. Fahira menyebutkan seharusnya pihak pengelola mencegah segala macam bentuk pelanggaran hukum dan kesusilaan yang berlangsung di sana.
Sedangkan, pemerintah sendiri, menurut Fahira, memiliki kewajiban penuh mengawasi dan mengendalikan aktifitas kepariwisataan, serta mencegah dampak negatif bagi masyarakat luas.
Kebijakan berani dari gubernur Anies, menurut Fahira, sudah membuktikan bahwa Anies dan Sandi mulai menunaikan satu per satu janji-janji mereka saat kampanye dulu. Apa yang dilakukan Anies Baswedan juga sesungguhnya jsedang memberikan peringatan keras kepada semua pengusaha hiburan lain di Jakarta agar jangan mencoba-coba melanggar aturan hukum.
Fahira juga berharap manajemen Alexis mematuhi keputusan gubernur, karena jika masih beroperasi maka semua kegiatan tersebut adalah ilegal. Ketegasan gubernur yang tidak akan membiarkan tindak-tindak prostitusi bisa bebas di Ibukota akan menjadi catatan tersendiri dengan tinta emas, karena gubernur-gubernur sebelumnya belum ada yang bisa menutup Alexis. Keresahan masyarakat Jakarta segera diakhiri dalam waktu yang singkat.
Mari dukung terus secara penuh pemimpin kita agar kuat menegakkan nilai-nilai kebenaran dan aturan-aturan yang berlaku.
(Baca juga: BANG JAPAR TEMUI SANDIAGA, MINTA JATAH MEJA DARI PEMPROV DKI)
(Baca juga: REAKSI WARGANET TANGGAPI SANDIAGA UNO INGIN UBAH ALEXIS JADI AL-IKHLAS)
(Baca juga: PERINGATAN MAULID NABI 30 NOVEMBER, ANIES-SANDI IZINKAN DIGELAR DI MONAS)
(Baca juga: SANDIAGA MENATA KAWASAN TANAH ABANG DENGAN MENGAJAK ORMAS BANG JAPAR)
(Baca juga: BANG JAPAR MENGATAKAN JASRIADI DAN ASMA DEWI TAK TERKAIT KELOMPOK SARACEN)
Sumber Berita Fahira Idris Sebut Kebijakan Anies Tutup Alexis Dicatat dengan Tinta Emas : Netralnews.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.