FORMAPPI Menilai Kinerja DPR Periode Sekarang Terburuk
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 paling buruk, dibandingkan DPR periode sebelumnya. Penyebabnya dua: Produksi hasil undang-undang yang disahkan sedikit dan tidak pro pemberantasan korupsi.
“Kami melihat produktivitas legislasi, dari proglenas (Program Legislasi Nasional) Prioritas di tahun lalu, tidak lebih dari 10 UU,” kata Lucius Karus, peneliti FORMAPPI, dalam diskusi di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (7/5).
Hak angket DPR terhadap KPK, menurut Lucius, memperparah citra parlemen.
“Spirit pemberantasan korupsi sudah mati, DPR ingin memelihara sistem yang korup. Tidak mengherankan DPR dengan berbagai cara ingin meneror KPK,” ujar Lucius.
Selain itu, beberapa fraksi dinilai tidak konsisten dalam menyikapi persoalan–termasuk hak angket tersebut.
“Saya kira bukan hanya Golkar, hampir semua fraksi di DPR punya semangat yang sama memanfaatkan KPK untuk kepentingan politik. Dalam hal ini sulit menjelaskan bahwa partai pemerintah justru berada di sikap yang berlawanan,” jelasnya.
Lucius melanjutkan, “Fraksi menjadikan KPK sebagai alat politik. Misalnya PAN, satu hari dalam hak angket dia menolak tapi di hari Paripurna diam. Tapi lalu mengeluarkan statement yang sama mengatakan menolak mengirimkan perwakilan di panitia khusus,” pungkasnya.
Sumber berita FORMAPPI Menilai Kinerja DPR Periode Sekarang Terburuk : kumparan.com
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.