Jakarta berlakukan pemutihan pajak kendaraan per 1 Juni 2026
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai berlaku 1 Juni 2026.
Kebijakan ini memberi keringanan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak dalam beberapa tahun terakhir.
Program ini memberikan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.
“Dengan adanya kebijakan tersebut, pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan dapat melunasi kewajibannya tanpa harus membayar denda keterlambatan,” ucap Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati, Sabtu 30 Mei 2026.
Wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak tanpa tambahan sanksi administrasi yang biasanya membebani jumlah total tagihan.
Situasi ini membuat banyak pemilik kendaraan mulai menyiapkan diri untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
Di sejumlah kantor layanan Samsat, pembaruan informasi terkait program ini mulai ramai diperbincangkan, terutama oleh masyarakat yang sudah lama menunda pembayaran pajak.
Pemutihan pajak kendaraan bukan pertama kali di Jakarta, kebijakan serupa pernah diterapkan pada periode sebelumnya dan selalu mendapat respons cukup tinggi.
Banyak warga yang akhirnya melunasi tunggakan setelah adanya penghapusan denda yang cukup tinggi.
Selain meringankan beban masyarakat, program ini juga menjadi strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Dengan dihapuskannya denda, diharapkan lebih banyak pemilik kendaraan kembali aktif dalam sistem administrasi pajak kendaraan bermotor.
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.