Politik

KPK Mengatakan Kalau Anggaran KPK Nol, Kita Tidak Bisa Kerja

KPK Mengatakan Kalau Anggaran KPK Nol, Kita Tidak Bisa Kerja

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi usulan Pansus Hak Angket yang mengancam akan membekukan anggaran KPK tahun 2018 mendatang. Hal itu seiring sikap KPK yang menolak menghadirkan politikus Hanura, Miryam S Haryani, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, sebaiknya semua lembaga–termasuk DPR– menggunakan kewenangan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurut Febri, jika usulan tersebut dikabulkan, KPK tidak lagi bisa melaksanakan tugasnya.

“Kita tidak mau berandai-andai, kalau anggarannya nol ya kita jadi tidak bisa kerja,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Selasa (20/6).

Jubir KPK Febri Diansyah

Febri menuturkan, jangan sampai pembekuan anggaran itu menghambat KPK dalam memberantas korupsi. Saat ini, KPK masih memiliki pandangan positif kepada DPR secara kelembagaan.

“Jangan sampai kemudian, misalnya anggaran dihentikan itu akan berimplikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi atau di penegakan hukum. Kami masih memiliki pandangan positif terhadap DPR secara kelembagaan, tentu akan tetap pada koridor hukum dan ketatanegaraan yang ada,” ujar Febri.

Menurut Febri, usulan tersebut tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh satu lembaga. Hal tersebut harus dibahas oleh seluruh lembaga eksekutif, termasuk presiden.

Posko Pansus Angket KPK di DPR

“Kita belum tahu apakah itu statement pribadi atau pihak tertentu saja, karena itu harus dibahas bersama presiden juga, kita secara lembaga masih percaya DPR tidak akan membekukan atau melakukan hal yang kontraproduktif di luar Undang-undang yang berlaku,” kata Febri.

Pembentukan Pansus Hak Angket bergulir saat anggota DPR meminta KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam.

Dalam persidangan kasus korupsi e-KTP, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontir dengan Miryam saat itu, menyebutkan sejumlah anggota DPR yang telah menekan Miryam dalam mengungkap megakorupsi tersebut.

Miryam Usai Diperiksa KPK

Sebaliknya, Miryam pun membantah hal tersebut. Justru, kata Miryam, dirinya telah diintimidasi penyidik saat diperiksa.

Permintaan DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam pun ditolak KPK. Febri menuturkan, DPR harus memisahkan aturan hukum dengan aturan politik. Sebab, rekaman tersebut merupakan salah satu bukti yang hanya bisa dibuka di persidangan.

“KPK tidak dapat memberikan waktu untuk Miryam ke Pansus atau DPR karena kami pandang sesuai kewenangan yang ada di KPK, karena miryam adalah tersangka sekaligus pihak yang berada di tahanan KPK. Lakukan kewenangan sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Febri.

(Baca juga : POLRI TOLAK HADIRKAN MIRYAM DI PANSUS, DPR ANCAM STOP ANGGARAN KPK DAN POLRI)

 

Sumber Berita KPK Mengatakan Kalau Anggaran KPK Nol, Kita Tidak Bisa Kerja : Kumparan.com

Mister News

Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

5 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

5 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

5 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

5 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

5 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

5 tahun ago

This website uses cookies.