KPK Usut 2 Anggota DPR Pemalang, Dugaan Kasus Pemerasan

KPK usut 2 anggota DPR Pemalang, dugaan kasus pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.

Pada Rabu, 9 September 2026, penyidik memanggil sejumlah orang untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.

Dua saksi yang diperiksa berasal dari DPRD Kabupaten Pemalang, yakni Nuryani dan Fahmi Hakim.

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap Eko Daryanto selaku Kabag Umum serta Bagus Sutopo yang menjabat sebagai Sekda Pemalang.

Selain pejabat pemerintahan dan anggota legislatif, penyidik meminta keterangan dari Chatarina Endah yang berstatus ibu rumah tangga.

Iqdam Kholis, yang bekerja sebagai sopir Bupati Pemalang, serta Basuki, mantan Sekdis Pemalang, juga turut diperiksa.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut agenda tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang pada 2025-2026.

Sampai pemeriksaan berlangsung, KPK belum mengungkap secara detail materi yang ditanyakan kepada masing-masing saksi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Anom Widyantoro, Mohamad Haris yang disebut sebagai orang kepercayaan Bupati dari pihak swasta, Lilik Budi Suprisnto dari pihak swasta, serta Setya Budi Dias Oktavianto yang tercatat sebagai staf administrasi KPK.

Penyidikan tersebut terbagi menjadi dua perkara. Perkara pertama menyangkut dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati terhadap jajaran di bawahnya dan pihak swasta.

Perkara lainnya berkaitan dengan dugaan pemerasan oleh oknum KPK terhadap Anom yang diduga berhubungan dengan pengurusan perkara.

Kasus ini terungkap melalui OTT KPK yang mengamankan 21 orang. Lima orang diamankan di Jakarta, 15 di Pemalang, dan satu lainnya di Purworejo.

Dalam operasi tersebut, penyidik turut menyita uang tunai yang nilainya mencapai lebih dari Rp2 miliar.