Menjelang Djarot Lengser, Raperda Reklamasi Belum Ada Kejelasan

Menjelang Djarot Lengser, Raperda Reklamasi Belum Ada Kejelasan

Pemprov DKI hingga saat ini masih menunggu dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan menjadi landasan untuk pembangunan di pulau reklamasi, yaitu Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Nasib Raperda itu memicu spekulasi bakal dikebut sebelum Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, lengser bulan depan. Pasalnya, Gubernur Terpilih Anies Baswedan, menolak tegas segala hal tentang reklamasi. Namun Djarot menyerahkan ke DPRD.

“Makanya sekarang tergantung dewan, mau enggak dia nyelesaikan,” kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (19/9).

Djarot tak tahu alasan DPRD DKI tak kunjung melanjutkan pembahasan, terutama setelah pembahasan ini bergulir di meja hijau lantaran diwarnai suap. Padahal, bagi Djarot yang penting adalah angka retribusinya 15 persen pada Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

“Syaratnya dewan (dari) saya selalu, dalam satu ayat (retribusi 15 persen) ayat itu harus masuk,” ujar Djarot.

Djarot tidak khawatir bila gubernur baru yang terpilih nanti menghentikan pembicaraan Raperda soal reklamasi. Menurutnya keputusan apapun yang diambil gubernur baru tetap perlu pengawasan. “Dikontrol saja,” kata Djarot.

Sementara itu, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Taufiqurrahman, menyarankan pembicaraan Raperda masih harus menunggu keputusan pasti pemerintah pusat.

Meski Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberi sinyal akan mencabut moratorium untuk Pulau C dan D, namun keputusan itu belum diterima oleh DPRD DKI. “Kita enggak mau mendahului pemerintah pusat,” terang Taufiqurrahman.

Selain itu, Taufiqurrahman menyatakan pihaknya masih menunggu rencana gubernur dan wakil gubernur terpilih soal reklamasi Teluk Jakarta. “Gubernur bulan depan dilantik nih ya, maksud saya tunggu sampai gubernur baru,” ujar politikus Demokrat itu.

“Kalau kita maksain, dia (gubernur baru) menolak gimana? Enggak jadi jalan juga kan. Artinya nanti pasti ada pembicaraan baru di masa Anies-Sandi,” imbuhnya.

 

Sumber Berita Menjelang Djarot Lengser, Raperda Reklamasi Belum Ada Kejelasan : Kumparan.com