Meski Pengadaan Lahan Dihentikan Pembangunan RPTRA Tetap Berlanjut
Meski Pengadaan Lahan Dihentikan Pembangunan RPTRA Tetap Berlanjut
“Pengadaan lahan RPTRA 2018 dihapus tapi pembangunan RPTRA tetap berlanjut. Di 2018 sudah kita anggarkan di KUA PPAS, (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara),” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/8).
Diketahui, pada Kamis (24/8) anggaran untuk pembebasan lahan RPTRA dihentikan di rapat DPRD DKI bersama Pemprov DKI. Penghentian diakibatkan karena kesalahan pada kode input nomor rekening dan nomenklatur.
Meskipun anggaran dimatikan, Tuty menjelaskan, Pemprov DKI masih bisa mencari lahan lain untuk RPTRA. Pengadaan lahan RPTRA dilakukan melalui optimalisasi aset DKI yang dimiliki saat ini.
“Lokasinya masih bisa ditambahkan sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada melalui optimalisasi aset-aset pemprov yang sudah ada. Yang jelas di RKPD (Rancangan Kerja Perencanaan Daerah) sudah ada,” kata Tuty.
Tuty menjelaskan penghentian anggaran terjadi karena Pemprov DKI kehabisan waktu untuk menganggarkan. Selain itu juga karena adanya perubahan tugas yang harus dilakukan wali kota. “Ini Cuma karena enggak ada waktu aja, jadi kan wali kota baru mau diberi penegasan tahun ini, sebelum-sebelumnya kan enggak pembelian lahan,” kata Tuty.
Hingga kini total telah terbangun 186 RPTRA di DKI. Di tahun 2017, Pemprov DKI menargetkan membangun 100 RPTRA.
(Baca juga : ANGGARAN RPTRA DIHAPUS, DPRD: BAWAHAN PAK DJAROT TAK BERES)
Sumber Berita Meski Pengadaan Lahan Dihentikan Pembangunan RPTRA Tetap Berlanjut : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.