PAN Soal Pansus Hak Angket KPK Kemungkinan Besar Mundur
Setelah Fraksi Gerindra mundur dari Pansus Hak Angket KPK, kini Fraksi PAN sedang mengevaluasi keberadaannya di pansus. PAN membuka kemungkinan untuk juga menarik seluruh anggotanya dari pansus.
“PAN sedang melakukan evaluasi terhadap kinerja pansus. Tentu yang paling akurat kita panggil anggota kita untuk progres apa yang terjadi di KPK,” ucap Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, kepada wartawan, Rabu (26/7).
“Nah, dari situ kita akan evaluasi apakah kita akan menarik anggota kita atau tetap bertahan. Tapi kecenderungan kita setelah kita pantau kinerja pansus itu kemungkinan besar akan kita tarik,” lanjutnya.
Agenda untuk mengevaluasi ini kata Yandri tidak dilakukan secara tiba-tiba, karena dari internal PAN sendiri memang selalu menjadwalkan hal tersebut untuk melihat kinerja pansus.
“Enggak tiba tiba sih. PAN enggak selalu tiba- tiba. Semua yang tugaskan di pansus, bukan pansus KPK saja. Semua kita pantau dan evaluasi apakah di pansus pemilu, KPK, dan otonomi daerah, semua enggak tiba-tiba. PAN itu terukur, terarah dan bisa dipertanggung jawabkan,” paparnya.
Yandri melihat selama ini apa yang dilakukan pansus KPK ada yang berbeda karena memang ada kecenderungan ingin melemahkan KPK.
“Salah satunya kecenderungannya. Kami menganggap pansus itu ingin melemahkan KPK, padahal PAN bergabung ke pansus itu punya niat yang tulus untuk memperkuat KPK,” ujarnya.
Lantas, kapan evaluasi tersebut akan dilakukan oleh PAN? “Bisa besok atau lusa, enggak terikat waktu. Tapi dalam waktu dekat akan kita lakukan,” jawab politikus asal Banten itu.
Sumber Berita PAN Soal Pansus Hak Angket KPK Kemungkinan Besar Mundur : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.