Pedagang Blok G Heran dengan Kebijakan Anies, Anak Buah Haji Lulung Diprioritaskan
Para pedagang pakaian di Blok G, Tanah Abang, mengeluhkan sepinya pembeli semenjak pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI dan akhirnya pedagang kaki lima (PKL) kembali memenuhi jalan raya serta trotoar sekitar Tanah Abang.
“Sampai jam 13.00 WIB, saya baru jual satu pakaian ini, biasanya sudah mengantongi Rp 1 juta sampai siang, sekarang buat makan aja sudah syukur,” tutur Hermen Pilly pedagang Blok G saat ditemui Tribun, Jakarta, Sabtu (23/12/2017).
Hermen yang sebelumnya merupakan PKL dan dipindahkan ke Blok G, saat zaman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merasa senang karena omsetnya berdagang sampai jutaan dalam satu hari.
“Harusnya Gubernur yang baru buat tertib Tanah Abang, pindahkan PKL ke Blok G, ramaikan Blok G ini jadi tidak ada yang Dagang di jalan-jalan,” papar Hermen.
Ahmad Taufik yang juga merupakan pedagang pakaian di Blok G, mengaku heran dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperbolehkan berdagang di jalan raya.
“Zaman Pak Jokowi, itu diatur PKL dan diberikan tempat di Blok G, kami semua PKL ikut dan awalnya ramai sampai omset kita naik hampir 100 persen,” tutur Ahmad.
Namun, semenjak pergantian Gubernur Jakarta dan akhirnya PKL diizinkan berdagang di jalan, omset turun sangat tajam sampai 90 persen, bahkan setiap harinya belum tentu laku.
“Jujur ya, sampai jam segini (13.00 WIB), dagangan saya belum laku satu pun, padahal dulu sangat ramai, orang udah malas kesini, karena PKL di depan stasiun (Tanah Abang) sudah ramai,” ucap Ahmad.
Anak Buah Haji Lulung Dipriotitaskan Jadi PKL Tanah Abang
Pedagang di Blok G Tanah Abang tercekik usai Gubernur DKI Jakarta melakukan penataan tahap pertama PKL Tanah Abang sepekan lalu.
Sebab, pengunjung kini menjadi sepi akibat Anies yang menyediakan tenda-tenda di jalan untuk para PKL.
Akibatnya, sejumlah toko di Blok G sampai gulung tikar karena tak mendapat pemasukan.
Terlebih, beredar kabar bahwa PKL yang diprioritaskan menempati tenda di sepanjang jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang adalah anak buah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung.
“Itu yang dapat tenda rata-rata anak buahnya Haji Lulung. Kan dia (Haji Lulung, red) yang koordinir makanya waktu itu ke sini,” beber Iman, salah satu pedagang di Blok G.
Menurutnya, pembagian jatah tenda itu pun sangat tidak adil.
“Iya, orang-orangnya dikasih dulu. Nanti kalau sudah dapat disewakan lagi. Sekarang Blok G sudah dilupakan, kami bukan prioritas lagi di sini,” katanya.
Pedagang Blok G lainnya, Rachmat pun bernasib tak jauh berbeda. Meski sudah ber-KTP DKI Jakarta sejak puluhan tahun lalu, dirinya tak mendapat jatah.
Hal itu bertolak belakang dengan kabar bahwa yang menjadi prioritas adalah pedagang dengan KTP Jakarta.
“KTP Jakarta sudah sejak 1989. Tapi saya tidak ada yang nawari,” ungkapnya.
Kabarnya, akan ada penataan tahap kedua yang akan didapat para pedagang.
“Tapi tidak tahu kapan,” ujar pria asal Madura itu.
Emi, pedagang di Blok G lantai 2 pun mengeluhkan pendapatan yang langsung melorot drastis. Hal itu terlihat langsung sejak Pemprov DKI menutup sebagian jalan digunakan untuk lapak PKL.
Perempuan asal Sumatera Barat itu makin mengeluh karena tak ditawari lapak PKL di jalanan. Sedangkan sebagian pemilik kios di Pasar Blok G juga memilih tutup ketimbang buka tapi tak ada pembeli.
“Boro-boro mau dapat tenda, ditawarin aja enggak. Ini kios-kios yang kosong bukannya pindah ke tenda tapi mereka sudah malas jualan,” sesalnya.
(Baca juga: TIM BUKA MATA MENCARI FAKTA TERKAIT UANG HARAM TROTOAR TANAH ABANG)
Sumber Berita Pedagang Blok G Heran dengan Kebijakan Anies, Anak Buah Haji Lulung Diprioritaskan : Tribunnews.com, Pojoksatu.id
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.