Pemerintah Resmikan THR Swasta Wajib Cair Paling Lambat H-7 Lebaran Tak Boleh Telat

Pemerintah resmikan THR Swasta wajib cair paling lambat H-7 Lebaran tak boleh telat

Pemerintah umumkan perusahaan swasta yang wajib membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran Idul Fitri 2026 dan tidak boleh mencicil pembayaran tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan THR bagi pekerja swasta harus dibayarkan penuh sebesar satu bulan upah bagi karyawan dengan masa kerja minimal satu tahun.

Sementara itu, pekerja dengan masa kurang dari satu tahun tetap berhak menerima THR secara proporsional.

“THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan diberikan paling lambat H-7 Lebaran,” kata Airlangga, Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

Pemerintah memperkirakan sekitar 26,5 juta pekerja swasta akan menerima THR tahun ini, dengan total nilai pembayaran diproyeksikan mencapais ekitar Rp124 triliun.

Dan kebijakan itu diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat serta menggerakkan perekonomian menjelang Hari Raya.

Pada kesempatan itu juga, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran soal pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Ia juga menjelaskan, ketentuan pembayaran THR mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan.

Menurut Yassierli, THR beagamaan diberikan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih, baik yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu.