PKS Berpaling Karena Pakta Integritas Deddy Mizwar-Demokrat ini
PKS meninggalkan Deddy Mizwar di hari-hari terakhir menjelang batas pendaftaran cagub-cawagub Jawa Barat. Kontrak politik Deddy Mizwar dengan Partai Demokrat menjadi penyebab utama PKS memutuskan untuk berpaling.
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengunggah pakta integritas antara Deddy Mizwar dan Partai Demokrat. Pada poin ketiga kontrak politik yang diunggah di akun twitter Hidayat Nur Wahid, memang disebutkan jelas bahwa Deddy Mizwar akan menggerakkan mesin partai untuk memenangkan capres dan cawapres yang diusung Partai Demokrat pada 2019.
“Bang @Deddy_Mizwar_ berikut Pakta Integritas, ya Abang tandatangani, yg pd point 3 jelas menyebutkn ttg komitmen Demiz unt gerakkan mesin Partai unt memenangkan Presiden/Wakil Peesiden yg diusung olh Partai Demokrat. Dokumen ini kami dapat dari 2 sumber yg sangat dekat dg Antum,” kata Hidayat melalui akun twitternya, Senin (1/1).
Ada 4 poin yang tertera di surat itu. Pakta integritas itu ditandatangani Deddy Mizwar pada 2 Oktober 2017.
Seperti diketahui, pasca berpaling dari Deddy Mizwar, PKS bergabung ke gerbong koalisi Gerindra dan PAN. PKS, Gerindra dan PAN mengusung Mayjen (purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar.
Baca juga : Elite PD Berkicau: Partai Khianat Selalu, PKS pun Menanggapi
Sumber berita PKS Berpaling Karena Pakta Integritas Deddy Mizwar-Demokrat ini : kumparan.com
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.