Politik

Polemik ‘Yang Gaji Kamu Siapa’, Menkominfo Rudiantara Dilaporkan Ke Bawaslu

Polemik ‘Yang Gaji Kamu Siapa’, Menkominfo Rudiantara Dilaporkan Ke Bawaslu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dilaporkan ke Badan pengawas pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diadukan oleh orang yang bernama Taufik Hidayat.

Menkominfo dilaporkan lantaran dugaan pernyataannya kepada salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) soal pernyataan “Yang gaji kamu siapa?” Ucapan Rudiantara itu dianggap telah melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Taufik mengungkapkan, sangat tak etis seorang pejabat negara setingkat menteri, bereaksi emosi karena anak buahnya di Kemenkominfo tak memilih Jokowi pada Pilpres 2019.

“Ini jelas bagi kami pelanggaran. Karena itu, kita tunggu nyali Bawaslu untuk mengusut dugaan pidana pemilu tersebut. Orang sudah jelas kok itu terlihat pelanggarannya,” kata Taufik di kantor Bawaslu DKI, Jumat (1/2).

Taufik Hidayat sebagai pelapor Menkominfo Rudiantara bersama dengan Tim advokasi Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi, Ali Moertopo di kantor Bawaslu DKI Jakarta. (Sabik/JawaPos.com)

Hal senada dikatakan Tim advokasi Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi, Ali Moertopo. Dia menilai, saatnya Bawaslu DKI keluarkan taringnya mengusut dugaan pidana pemilu tersebut. Sebagai pengawas pemilu di Jakarta harus menjadi contoh daerah lain menegakkan aturan.

“Kami melaporkan ini karean sudah jelas pelanggarannya,” ucap dia.

Ali menjelaskan, hakekatnya pemilu adalah sarana yang tersedia untuk rakyat menegakkan kedaulatan sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu, Bawaslu DKI, mesti memastikan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran pemilu.

“Kami, masih yakin, Bawaslu DKI berani,” tegasnya.

Taufik juga menerangkan, Rudiantara diduga telah melanggar Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam pasal itu diatur pejabat publik dilarang melakukan berbagai tindakan dan kebijakam yang menguntungkan salah satu paslon. Dalam pasal 547 diatur hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 36 juta.

“Mereka (penyelenggara pemilu, red) tentu lebih paham aturan, Saya tak mungkin ajari mereka aturan pemilu UU. Mereka jelas lebih mafhum,” ujarnya.

Seperti diketahui, Rudiantara sempat menyindir salah satu ASN yang menyatakan memilih pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Hal itu ia ungkapkan saat melakukan pemungutan suara soal desain stiker sosialisasi Pemilu 2019.

Saat itu Rudiantara menanyakan alasan sang ASN memilih desain nomor dua. Namun sang ASN perempuan itu, secara spontan malah membahas pilihan pilpres 2019.

“Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?” ujar Rudiantara dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

Simak videonya dibawah ini:

 

Sumber Berita Polemik ‘Yang Gaji Kamu Siapa’, Menkominfo Rudiantara Dilaporkan Ke Bawaslu: Jawapos.com

Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

6 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

6 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

6 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

6 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

6 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

6 tahun ago

This website uses cookies.