Rumah DP Nol Rupiah Disindir Kebohongan Publik, Anies Kini Siapkan Sistem Sewa
Banyak pihak yang menilai cicilan hunian dengan DP 0 persen ini hanya disanggupi oleh masyarakat DKI dengan penghasilan Rp 7 juta.
Hal ini dikarenakan adanya maksimal cicilan sebesar 30% dari penghasilan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun membenarkan bahwa aturan tersebut akan menyulitkan masyarakat yang berpenghasilan minim.
“Mereka tidak mugkin bisa masuk kategori bankable. Karena untuk bankable mereka harus berpenghasilan cukup agar 30% bisa untuk kredit,” tutur Anies Baswedan di Balai Kota, (19/1/2018).
Oleh karena itu Anies mengungkapkan bahwa dirinya akan memberlakukan sistem sewa kepada masyarakat yang tidak bisa mencicil rumah DP 0 persen tersebut.
“Memang sebagian ada komponen masyarakat kita yang tidak bisa memulai dengan rusunami. Mulainya dengan sewa. Tapi kita siapkan penyewaan dalam jangka panjang mereka tertib nanti diujung mnjadi miliknya,” ujar Anies.
Pemprov DKI sedang dalam tahap penghitungan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menyewa hunian tersebut hingga akhirnya menjadi hak milik.
“Nah mereka yang brada dibawah akan sangat sulit nah ini yang mau kita terapkan polanya sewa, tertib bayarnya, perawatannya rapih, nanti diujung akan menjadi milik. Ini skemanya sedang disiapkan itu untuk mereka yg pengasilannya minim,” ujar Anies. (m-14)
Beginilah Nantinya Penampakan Isi Rumah DP 0 Rupiah Besutan Anies-Sandi
Lokasi pembangunan rumah vertikal ala program Pemprov DKI dengan DP 0 rupiah, berada tepat di sebelah TPU Pondok Kelapa, Jalan H Naman, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Berdasarkan foto-foto isi hunian idaman yang didapat Tribunnews.com dari internal Gubernur DKI Jakarta, rumah yang berbentuk hunian ke atas ini bertipe 36, dan memiliki dua kamar tidur yang tidak sama besar.
Namun, di salah satu foto, satu kamar rumah DP 0 Rupiah itu diisyaratkan mampu menampung ukuran tempat tidur king size.
Dari foto kamar tidur itu pula terdapat sejumlah perabotan yang modern seperti tv layar datar, sehingga mengesankan rumah tampak elegan.
Fasilitas lain seperti dapur, ruang tamu, ruang makan, serta satu kamar mandi, juga bisa didapatkan warga. Tepat di samping kamar, terdapat dapur yang dilengkapi ruang makan, yang didesain sangat minimalis, plus sebuah kulkas. Satu kompor dan sebuah meja makan serta empat kursi, cukup untuk ditempati di dapur.
Terlihat pada gambar, kamar mandi memiliki kloset duduk yang berada di samping dapur. Pada gambar ruang tamu yang disajikan, terdapat perabotan yang cukup besar menempel di dinding.
Masih pada gambar itu, ruang tamu juga hanya dapat menampung satu sofa besar. Secara keseluruhan rumah ini dilengkapi keramik, dan memiliki desain seperti rumah keluarga modern yang minimalis namun elegan.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, perkiraan harga rumah itu Rp 320 juta untuk tipe 36, dan Rp 185 juta untuk tipe 21.
Bagi warga yang ingin memiliki program rumah pemprov, diharapkan menunggu pembangunan hingga 1,5 tahun ke depan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno bakal mengumumkan finalisasi skema pembayaran program rumah DP 0 rupiah pada April mendatang.
“Itu yang nanti skemanya (termasuk biaya perawatan rumah) akan difinalkan, dimatangkan melalui konsep BLUD yang rencananya April. Kita sabar saja. April kita akan finalisasi,” tutur Sandi yang ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/1/2018) malam.
(Baca juga: PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK NILAI DP NOL RUPIAH SEBAGAI KEBOHONGAN PUBLIK)
(Baca juga: WARGA NGAKU PENDUKUNG ANIES KECEWA SAAT DATANGI LOKASI RUMAH DP 0 RUPIAH)
(Baca juga: Rumah DP Nol Rupiah Disindir Kebohongan Publik, Anies Kini Siapkan Sistem Sewa : Wartakota.com, Wartakota.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.