Rumah Tapak Ala Jokowi Rp 135 Juta, Rumah Lapis DP 0 Rp 350 Juta
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengomentari program rumah vertikal DP 0 rupiah yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Menurut dia, program tersebut memiliki skema mirip program sejuta rumah Presiden RI Joko Widodo.
“Sayangnya harga yang dijual jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Prasetio ketika dihubungi, Jumat (19/1/2018).
Prasetio mengatakan, program sejuta rumah Jokowi memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga sekitar 5 persen per tahun.
Jangka waktu pencicilannya sampai 20 tahun. Selain itu, harga jual rumahnya berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak.
“Cicilan yang diharus dilunasi oleh pembeli hanya Rp 825.000 sampai Rp 1,1 juta perbulan. Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan bank, masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta per bulan masih bisa mencicil,” kata Prasetio.
Prasetio mengatakan, hal ini berbeda dengan rumah vertikal DP 0 rupiah milik Anies-Sandi. Dengan harga rumah sekitar Rp 350 juta, cicilannya berkisar Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta.
“Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah,” ujar Prasetio.
Baca juga : Inilah 5 Syarat Mutlak Mendapatkan Rumah DP 0 Rupiah
Sumber berita Rumah Tapak Ala Jokowi Rp 135 Juta, Rumah Lapis DP 0 Rp 350 Juta : kompas.com
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.