Sadis Nelayan Indonesia Terlantar di Afrika dan Ratusan Hari Tidak Dibayar

Sadis nelayan Indonesia terlantar di Afrika dan ratusan hari tidak dibayar

Sejumlah nelayan asal Indonesia terkatung-katung berbulan-bulan di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan masa depan.

Salah satunya ada Surono, teknisi mesin asal Tegal, Jawa Tengah, yang mengaku telah berada di Namibia sejak Maret 2025 setelah direkrut bekerja di kapal penangkapan tuna berbendera Portugal, Novo Ruivo.

Mulanya pekerja berjalan normal. Namun situasi berubah ketika kapal berlabuh di Mindelo, Cape Verde, pada September 2025.

Pemilik kapal pergi sambil membawa paspor para awak, meninggalkan mereka tanpa bayaran.

Surono menyebut gajinya seharusnya 1.200 dolar AS per bulan, sehingga total upah 11 bulan mencapai 13.200 dolar Amerika Serikat.

“Keluarga saya menangis karena saya tidak bisa mendapatkan uang. Anak-anak dan istri saya butuh uang untuk makan,’ kata Surono yang berusia 47 tahun.

Ia dan 11 teman lainnya, enam WNI dan enam warga Angola, dihadapkan pada pilihan pahit, pulang tanpa hasil atau bertahan tanpa kepastian.

“Kami ingin pulang, tapi jika tanpa uang, bagaimana nasib kami?” tambahnya.

Di Tegal, keluarga Surono mengaku hidup serba sulit. “Berat.. Saya harus berutang untuk bertahan hidup,” kata istrinya, Kiki Andriani usia 38 tahun.

“Saya ingin suami saya pulang, tapi kalau tanpa upah, kerja kerasnya sia-sia,” tambahnya.

Kemudian Wahyudin yang usia 36 tahun, teman dari Cirebon, juga berharap bisa kembali demi rencana pernikahan.

“Kalau kami tidak dapat ikan, saya bisa paham. Tapi faktanya kami dapat banyak ikan,” katanya.

Pemilik kapal, Javier Martinez dari Somar Produtos do Mar, mengklaim tak memiliki dana untuk membayar kru.

“Mereka tidak ditinggalkan Ada listrik, air, dan makanan,” katanya,

Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengategorikan kapal terlantar jika upah tak dibayar dan awak  tak dipulangkan.

ITF mencatat 6.200 pelaut terdampar di 410 kapal sepanjang tahun 2025, tertinggi sepanjang sejarah.

Baca juga: Purbaya menilai penonaktifan jutaan peserta PBI BPJS berdampak merugikan pemerintah