Ketua KPU, Arief Budiman
Sebelum 17 April, KPU Minta Polisi Ungkap Kasus Hoaks Server Dibobol
Ketua KPU, Arief Budiman, meminta aparat penegak hukum bisa mengungkap kasus hoaks server KPU dibobol untuk sebelum pencoblosan pada 17 April 2019. Menurut Arief, hal tersebut menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPU.
“Jangan (setelah pemilu), karena ini mempengaruhi persepsi publik terhadap KPU. Dikira nanti KPU bikin hoaks beneran. Sedangkan KPU sudah membantah, menjelaskan,” ujar Arief Budiman saat ditemui di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/4).
Arief menuturkan, KPU mempercayakan seluruh proses hukumnya kepada kepolisian. Ia berharap, kepolisian bisa segera menangkap penyebar hoaks tersebut.
“Sekarang untuk menangkap pelakunya KPU enggak punya tangan enggak punya kekuatan untuk melakukan itu. Maka saya percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” tutur Arief.
Sebelumnya, KPU telah melaporkan video hoaks yang menyebut servernya di luar negeri dibobol untuk memenangkan capres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin ke Bareskrim Polri.
Pihak KPU juga telah membantah keras memiliki server di luar negeri yang telah dibobol untuk memenangkan capres Jokowi-Ma’ruf Amin melalui penghitungan sistem IT. Hal ini menegaskan video yang menunjukkan suasana rapat dengan seseorang yang bicara menuding KPU di Facebook adalah hoaks.
“Intinya tidak ada (server) yang di luar negeri. Sehingga kalau disampaikan ada server KPU di luar negeri yang dibobol, itu tidak benar,” kata komisioner KPU Hasyim Asy’ari, Kamis (4/4).
Baca juga : Jawab Prabowo, KPU: 17 April Bukan Lebaran, TPS Steril
Sumber berita Sebelum 17 April, KPU Minta Polisi Ungkap Kasus Hoaks Server Dibobol : kumparan
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.