Setelah Lapor Presiden, Bahlil Lahadalia Perketat Penerbitan Izin Tambang

Setelah lapor Presiden, Bahlil Lahadali perketat penerbitan izin tambang

Bahlil menyampaikan telah melaporkan hasil evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga melanggar aturan terutama yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin sah kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menjelaskan bahwa penataan IUP tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden dan difokuskan pada izin-izin yang berada di kawasan hutan, seperti hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam, taman nasional, hingga hutan produksi terbatas maupun kawasan hutan yang dapat dikonversi namun belum mengantongi IPPKH.

Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan aspek teknis dari penataan tersebut, dan hasilnya akan diumumkan pada waktu yang tepat.

Penrbitan ini akan meliputi lebih dari 4.000 izin dan hampir menyentuh 5.000.

Lapangan soal langkah penataan tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan tinggal menunggu waktu untuk dipublikasikan secara resmi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan instruksi Presiden melalui kementerian ESDM.

Evaluasi akan dilakukan oleh Ditjen Minerba, sementara pencabutan izin akan dieksekusi oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum).

Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mencabut seluruh UIP yang terbukti melakukan praktik pertambangan maupun perkebunan ilegal di kawasan hutan, tanpa mempertimbangkan siapa pemiliknya.

Ia menekankan bahwa kepentingan nasional dan rakyat harus menjadi prioritas utama, sehingga tidak ada toleransi bagi izin yang bermasalah.