Soal Perppu Ormas, Zulkifli Hasan: Kita Akan Pelajari Dulu
Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritik keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan akan mempelajari perppu tersebut.
“Kita lihat dulu ya, kita pelajari terlebih dahulu (Perppu Ormas),” ujar Zulkifli Hasan di Kampus UI, Depok, Minggu (16/7/2017).
Zulkifli mempertimbangkan pernyataan Yusril yang mengatakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) pada Perppu, yaitu semua anggota bisa dihukum pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Jika memang benar, Zulkifli memikirkan apakah lapas Indonesia mampu menampungnya.
“Nanti kita lihat ya, kok Yusril bilang ada pidana 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun anggotanya,” kata dia.
“Bayangkan kalau anggotanya kena pidana, nanti yang Atheis kena pidana, LGBT kena pidana. Bagaimana apa muat penjaranya,” ucap Zulkifli.
Sebelumnya, PAN tidak mendukung diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengenai pembubaran ormas. PAN, yang merupakan partai pendukung pemerintah, menilai penerbitan Perppu itu belum menjadi solusi umenangani ormas yang dianggap anti-Pancasila.
“Perppu belum menjadi solusi terhadap ormas yang dianggap pemerintah saat ini bermasalah,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto (13/7).
Yandri menyebut pemerintah seharusnya membina ormas yang dianggap menyimpang. Jika dengan mudah dibubarkan, kata Yandri, dikhawatirkan anggota ormas yang menyimpang itu malah semakin ‘liar’.
“Mereka (pemerintah) pembina, masak pembubar? Kalau ormas dianggap menyimpang ‘keluar rel’, tugas pemerintah melakukan pembinaan,” jelasnya.
Baca juga : Wiranto: Masa iya Usaha Selamatkan Kehidupan Bangsa Kita Ditolak?
Sumber berita Soal Perppu Ormas, Zulkifli Hasan: Kita Akan Pelajari Dulu : detik
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.