Soal Surat Cekal Novanto, Eks Pimpinan KPK: Dari Mana Palsunya?
Pengacara Setya Novanto mengatakan adanya surat keterangan palsu terkait pencegahan kliennya ke luar negeri. Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menegaskan KPK tidak pernah membuat surat palsu dalam pencegahan Setya Novanto ke luar negeri.
“Surat keterangan dibilang palsu? Dari mana palsunya? Kalau palsu kan ada aslinya gitu loh. Pemahaman yang sempit ini, yang menyesatkan publik itu, yang kasihan kalau saya melihat sebagian tindakan itu sudah bisa dikualifikasi sebagai obstruction of justice, jadi nggak ada surat palsu,” ujar Bambang kepada wartawan di Jl Kemang Raya, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).
Bambang menegaskan surat palsu itu tidak ada. Menurut Bambang, pengacara Setya Novanto-lah yang menggunakan surat pencekalan ini dengan rujukan putusan praperadilan sehingga dapat menimbulkan kekacauan.
“Surat kan ada aslinya, kalau dia tidak mampu menunjukkan aslinya bagaimana mungkin. Saya tahu dia menggunakan itu dengan rujukan putusan praperadilan. Putusan praperadilan itu sebenarnya dasarnya adalah terhadap sprindik tertentu, yang lain sekarang dasar pencekalan itu sebenarnya beda lagi. Nah orang yang tidak memahami hukum secara baik menimbulkan kekacauan,” pungkasnya.
Bambang juga menegaskan surat pencekalan itu bukan berasal dari KPK. KPK hanya mengajukan surat permohonan pencekalan. Selanjutnya, untuk pembuatan surat pencekalan, itu dilakukan imigrasi.
“Jadi gini, surat pencekalan itu yang melakukan imigrasi, jangan salah lagi. KPK tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan. KPK tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan. Pertanyaan lawyer-nya Setya Novanto juga salah kalau ada surat pencekalan palsu,” tegasnya.
Baca juga : KPK: Setya Novanto Tak Ada Celah Lagi, KPK Kantongi Transaksi Keuangan Setnov
Sumber berita Soal Surat Cekal Novanto, Eks Pimpinan KPK: Dari Mana Palsunya? : detik.com
Rebecca effort ke Belgia demi beri kejutan spesial ultah Jennifer Di tengah momen perayaan di…
Eks Dirut KBS resmi jadi tersangka kasus korupsi pakan fiktif Kejaksaan Tinggi (Kejari) Jawa Timur…
Puan ketuk palu, RUU Surga Investasi PFII resmi sebagai UU DPR RI telah resmi menyepakati…
Gerindra nilai Hotman tak etis seret Prabowo ke ranah hukum Partai Gerindra menegaskan Presiden RI…
Nanik S mundur dari kepala BGN, demi pemulihan kesehatannya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik…
Yudi Purnomo bongkar kecurigaan soal fasilitas khusus Hotman Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, meminta…
This website uses cookies.