Nasional

Tak Mau NKRI Terancam, PBNU Dukung Penuh Terbitnya Perppu 2/17

Tak Mau NKRI Terancam, PBNU Dukung Penuh Terbitnya Perppu 2/17

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung langkah pemerintah yang menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas. PBNU menilai Perppu tersebut akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal di Indonesia.

“PBNU mendukung penuh terbitnya Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Karena akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusional Ormas,” ujar Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/7/2017).

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emha

Robikin menyebut ormas radikal saat ini tengah tumbuh sangat subur di Indonesia. Dia menyebut dengan terbitnya Perppu 2/2017 dapat mengantisipasi pergerakan ormas radikal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Seperti dimaklumi, belakangan penyebaran paham radikalisme di Indonesia berlangsung sangat masif dan berlangsung secara terstruktur. Kalau dibiarkan dan hukum serta UU tidak memadai untuk menanggulanginya, maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa,” tuturnya.

Robikin juga mengatakan butuh aturan yang tegas untuk melawan ormas radikal. Dia menilai langkah pemerintah dalam menerbitkan Perppu tersebut telah tepat dan konstitusional.

“Karena ibarat sel kanker, tingkat penyebaran (ormas radikal) sangat cepat sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Termasuk melalui pendekatan hukum. Namun di sisi lain UU Ormas yang ada dinilai tidak cukup memadai dalam menanggulanginya. Dalam keadaan segenting ini, penerbitan Perppu adalah tepat dan konstitusional,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Wiranto mengumumkan terbitnya Perppu Nomor 2/2017 sebagai pengganti atas UU Nomor 17/2013 tentang Ormas. Perppu Ormas mengatur tahapan sanksi bagi ormas anti-Pancasila yang lebih ringkas dibanding UU Nomor 17/2013.

Perppu Ormas mengatur tiga tahapan sanksi terhadap ormas. Pasal 61 Perppu Ormas mengatur sanksi administratif dengan tahapan peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

 

Baca juga : Amien Rais Tuding Pemerintah Bubarkan HTI tapi Biarkan PKI Berkembang

 

 

Sumber berita Tak Mau NKRI Terancam, PBNU Dukung Penuh Terbitnya Perppu 2/17 : detik

Mister

Recent Posts

Artis Raffi Ahmad Diboikot, Amy Qanita Ungkap Kesedihannya

Artis Raffi Ahmad diboikot, Amy Qanita ungkap kesedihannya Ribuan kritik yang mengarah kepada Raffi Ahmad…

3 minggu ago

Modus Dua Suami di Surabaya Jual Istri, Tarif Tembus Rp1 Juta

Modus dua suami di Surabaya jual istri, tarif tembus Rp1 juga Dugaan praktik perdagangan orang…

3 minggu ago

Mitchell Baker Bersinar, Georgetown petik Kemenangan

Mitchell Baker Bersinar, Georgetown petik Kemenangan Nama Mitchell Baker kembali menjadi perhatian setelah striker Timnas…

3 minggu ago

6.097 Dapur MBG terancam Berhenti Operasi, Apa penyebabnya?

6.097 dapur MBG terancam berhenti operasi, apa penyebabnya? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi…

3 minggu ago

Vietnam Dapat Kepercayaan Gelar Piala AFF U-23 2027

Vietnam dapat kepercayaan gelar Piala AFF U-23 2027 Vietnam akan mencatat sejarah baru dalam perjalanan…

3 minggu ago

Tindak Pelaku pembakaran Karhutla, Polda tetapkan 33 tersangka

Tindak pelaku pembakaran Karhutla, Polda tetapkan 33 tersangka Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)…

3 minggu ago

This website uses cookies.