Terkait Pihak yang Sembunyikan Miryam KPK Akan Jerat
Anggota DPR Fraksi Hanura Miryam S. Haryani disebut berpindah-pindah tempat pada saat berstatus sebagai buronan. Ia tercatat sempat berada di Bandung sebelum akhirnya tertangkap di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan.
Kepala Tim Satuan Tugas kasus Miryam, Tessa Mahardika, menyebut pihak yang membantu Miryam untuk sembunyi bisa dijerat pidana menghalangi penyidikan sebagaimana diatur pada pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Diduga ada pihak-pihak yang turut membantu Miryam bersembunyi dari penyidik KPK. Pada saat ditangkap, Miryam diketahui sedang bersama dengan adiknya dan sedang menunggu seseorang.
“Itu masuk dalam pertimbangan kami,” kata Tessa, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/5).
(Baca juga: KEPUTUSAN TERAKHIR AKHIRNYA MIRYAM DIJEBLOSKAN KE RUTAN KPK)
Kendati demikian, Tessa menyebut penyidik masih akan fokus menyelesaikan berkas pemeriksaan Miryam terlebih dahulu. Sebab Miryam sudah beberapa kali mangkir dari pemeriksaan penyidik.
“Sebenarnya kami harapkan ibu MSH bisa hadir pada saat pemanggilan pertama, supaya proses bisa cepat, supaya tidak memakan waktu lama. Namun ada hal-hal yang tidak dikehendaki,” ujar dia.
KPK menjerat Miryam dengan pasal 22 tentang Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Miryam menjadi tersangka karena diduga memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP.
Saat ini Miryam sudah menjadi tahanan KPK. Miryam ditahan usai pemeriksaan penyidik hampir selama 6 jam.
Sumber Berita Terkait Pihak yang Sembunyikan Miryam KPK Akan Jerat : Kumparan.com
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.