Terkuak! Meski Diduga Proyek e-KTP Bermasalah BPK Tak Berani Batalin
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terungkap sempat takut untuk menghentikan proyek e-KTP. Hal itu diungkap Mantan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta, saat bersaksi di sidang lanjutan perkara dugaan korupsi e-KTP terdakwa Setya Novanto, Kamis (1/2).
Setya menceritakan, setelah kontrak dengan pemenang lelang proyek e-KTP berjalan selama satu tahun, dirinya diperiksa BPK karena dia dicurigai mengatur pemenangan tender. Saat itulah dia menceritakan perihal rekomendasi LKPP bahwa sejatinya ada pelanggaran dalam proses lelang di proyek tersebut.
Dia pun menjelaskan, proses lelang tidak memenuhi syarat dan harus dibatalkan. Namun BPK juga tidak setuju dengan rekomendasi tersebut.
“Tapi kayaknya BPK nggak setuju. Nggak berani. Saya bilang, saya nggak peduli ini harus dibatalin,” sebut Setya.
Ditanya lebih lanjut oleh hakim apa maksud BPK tidak berani, dia menyebut bahwa hal itulah yang dikatakan orang BPK yang memeriksanya. Namun Setya lupa nama orang tersebut.
“Saya bilang normatif, dibatalin. Yang memeriksa saya, wah kalau begitu saya nggak berani. Mentok tembok, katanya begitu,” ucapnya menceritakan percakapan kala itu.
Kuasa hukum Novanto pun mencecar orang BPK yang menyatakan mentok tembok, Setya mengaku lupa. Namun dia meyakinkan hal tersebut sudah disampaikannya dalam berita acara perkara (BAP).
“Benar bisa dikroscek. Ada BAP-nya kok,” tegasnya.
Simak videonya dibawah ini:
(Baca juga: FAHRI BICARA ANGGOTA DPR BERSIH, MAHFUD MD YAKIN ADA AKTOR LAIN E-KTP)
Sumber Berita Terkuak! Meski Diduga Proyek e-KTP Bermasalah BPK Tak Berani Batalin : Jawapos.com
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.