Usulan Fahri Hamzah Bentuk Peradilan Etika untuk Pejabat Korup

Usulan Fahri Hamzah bentuk peradilan etika untuk pejabat korup

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fahri Hamzah mendorong adanya sistem yang dapat memberikan respons lebih cepat terhadap pejabat yang dinilai melakukan pelanggaran integritas.

“Kita sudah memiliki peradilan hukum, namun belum memiliki peradilan etika yang komprehensif,” kata Fahri, Sabtu 1 Agustus 2026.

Fahri menjelaskan bahwa peradilan etika nantinya dapat menjadi jalur khusus untuk memberikan tindakan cepat kepada pejabat yang melakukan pelanggaran serius.

Salah satunya terhadap pejabat yang memiliki konflik kepentingan atau terbukti melanggar aturan etik dalam menjalankan tugas.

Menurut dia, mekanisme tersebut memungkinkan pemberian sanksi tegas seperti pemberhentian dari jabatan tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang.

Dengan begitu, pejabat yang melakukan tindakan tidak sesuai etika dapat segera diberikan konsekuensi.

Fahri juga menilai keberadaan peradilan etika dapat berperan sebagai langkah pencegahan sebelum sebuah pelanggaran berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

istem tersebut dianggap mampu menjaga integritas pejabat publik sejak awal.

“Kalau ada peradilan etika, jalurnya lebih simpel dan cepat. Keputusannya tegas, bisa berupa teguran atau pemecatan. Begitu ada tindak-tanduk pejabat yang tidak etis seperti conflict of interest, laporkan ke peradilan etika, diproses, lalu dipecat sehingga dia tidak bisa lagi menjadi pejabat. Ini pencegahan sebelum menyeberang jadi pidana korupsi,” ungkap Fahri.

Melalui gagasan tersebut, Fahri berharap pengawasan terhadap pejabat negara dapat berjalan lebih efektif.

Menurutnya, menjaga etika dalam pemerintahan menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.