Wacana Baru, Pengemudi Ojol Bakal Masuk Kategori UMKM

Wacana baru, pengemudi Ojol bakal masuk kategori UMKM

Komisi V DPR RI mengaku belum mendapat penjelasan teknis dari pemerintah soal rencana kebijakan tersebut dan masih menunggu regulasi resminya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengatakan pihaknya belum mengetahui secara persis bagaimana Kementerian UMKM akan mendefinisikan driver ojol sebagai pelaku UMKM.

“Saya tidak tahu secara teknis kayak apa teman-teman Kementerian UMKM melihat atau akan mendefinisikan teman-teman ini sebagai pekerja UMKM, saya belum tahu persis,” kata Syaiful, Jumat 3 Juli 2026.

Akan tetapi, Syaiful menegaskan Komisi V pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut.

Dan syarat semangat utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para driver.

“Semua yang semangatnya mengafirmasi termasuk teman-teman ojek online diafirmasi untuk bersetatus sebagai UMKM dan seterusnya, prinsipnya kita oke. Asal semangatnya adalah meningkatkan kesejahteraan para driver ojek online kita,” katanya.

Wacana ini ramai setelah Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengumumkan rencana pemerintah mengubah status pengemudi ojol menjadi pelaku usaha mikro transpormasi online.

“Ke depan teman-teman ojek online akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka dimasukkan dalam kategori pengusaha mikro dan berhak mendapatkan seluruh insentif serta fasilitas yang diterima para pelaku usaha mikro,” kata Maman, Rabu 1 Juli 2026.

Dengan status tersebut, kata dia, para pengemudi ojol juga akan memperoleh berbagai insentif perpajakan.

Dia juga menambahkan, mayoritas pendapatan driver ojol masih berada di bawah Rp500 juta per tahun sehingga tidak dikenakan pajak atau tarif pajaknya 0%.

Maman memastikan status pelaku UMKM bagi pengemudi ojol akan diberikan secara otomatis kepada seluruh driver yang terdaftar di platform aplikasi.

Namun regulasi resminya hingga sekarang belum diterbitkan.

Hingga kini, DPR masih menunggu langkah resmi dari pemerintah untuk memberikan kepastian arah kebijakan ini.

Publik pun menantikan kejelasan lebih lanjut mengenai masa depan status pengemudi ojol di Indonesia.