5.000 Massa Disebut akan Demo Sidang PK, Ini Kata Pengacara Ahok
Sekitar 5 ribu massa disebut Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath akan hadir menolak sidang peninjauan kembali (PK) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Senin (26/2) mendatang. Pengacara Ahok menanggapi hal tersebut.
“Itu hak mereka. Kita tidak ada urusan dengan mereka,” ujar Pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur dalam pesan kepada detikcom, Sabtu (24/2/2018).
Demo itu rencananya dilakukan pada Senin (26/2), bersamaan dengan sidang PK Ahok, yang digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta Utara (PN Jakut). Sebanyak 5 ribu massa diperkirakan akan hadir lewat inisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.
“Tolong diinfokan kepada umat, masyarakat, bahwa GNPF ulama dan Persaudaraan Alumni 212 mengundang seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, baik muslim maupun nonmuslim, untuk mengawal sidang dalam rangka menolak PK Ahok. Kita support hakim untuk menolak PK Ahok,” seru Al Khaththath.
Pihak Ahok mendaftarkan PK pada 2 Februari 2018 lalu. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyatakan sidang pemeriksaan PK digelar secara terbuka. Pengamanan akan dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk Polda Metro Jaya.
“Ada dari polsek ya, kita hanya backup hampir semua persidangan dan kita bantu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di kantornya, Jalan Sudirman, Jakarta, Jumat (23/2/2018).
Baca juga : Soal PK Ahok, Al-Khaththath: Dia Bisa Jadi Capres 2019, Meresahkan!
Sumber berita 5.000 Massa Disebut akan Demo Sidang PK, Ini Kata Pengacara Ahok : detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.